REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati dalam mengelola dana haji. Dana haji yang dikelola BPKH saat ini mencapai sekitar Rp 165 triliun.
Hal ini disampaikan Jokowi pada Rapat Kerja Tahun 2023 dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
"BPKH kinerja dan gerak geriknya selalu menjadi pusat perhatian masyarakat, kenapa? Karena mengelola dana haji dengan jumlah besar. Tadi disampaikan pak BPKH Rp 165 triliun. Gede banget, dana yang dikelola. Jadi saya titip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH," kata Jokowi.
Jokowi menilai, pengelolaan dana haji yang 75 persennya diinvestasikan di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan dua persen untuk investasi langsung, sudah aman dan tepat dilakukan. Ia pun mengingatkan agar tidak salah dalam mengelola dana haji sehingga tidak terjadi kasus seperti Jiwasraya.
"Jangan sampai seperti yang lain-lain diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng ilang uangnya. Ingat Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu jangan sampai berkasus seperti itu," kata Jokowi.
Jokowi pun berpesan agar dana umat dikelola secara profesional dan mengedepankan akuntabilitas serta prinsip syariah. Ia juga meminta agar pengelolaan haji harus inovatif dan pengawasan internal ditingkatkan.
"Saya titip hati-hati mengelola dana umat harus betul-betul dikelola profesional, mengedepankan akuntabilitasi prinsip syariah, karena sekali lagi ini uang rakyat uang umat," ujarnya.
Jokowi mengatakan, biaya penyelenggaraan haji ditetapkan DPR dan pemerintah sebesar Rp 93,4 juta. Sebanyak 40 persen di antaranya dipenuhi dari hasil investasi dana haji yang dikelola BPKH.
Terkait pembentukan anak perusahaan investasi, Jokowi meminta agar bisa mengefisienkan birokrasi yang ada dan dikelola secara profesional.
"Juga tidak hanya fokus menambal kekurangan biaya jamaah yang berangkat, tapi juga memberi nilai manfaat yang lebih besar bagi jamaah yang menunggu antrian panjang, dengan tetap memperhatikan sustainabilitas keuangan haji yang dikelola, juga perbesar kontribusi di bidang ekonomi syariah," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
