REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Kementerian Agama Kota Ternate, Maluku Utara menyatakan 145 orang Calon Jamaah Haji (Calhaj) yang keberangkatannya sempat ditunda pada 2020, dipastikan berangkat menunaikan haji tahun ini.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Ternate Amir Tomagola melalui Kasi PHU Nurmala Basta mengatakan selain penundaan calhaj di tahun 2020, pada penundaan di 2022 juga bakal berangkat di tahun ini.
"Memang, ada 145 jamaah yang tertunda di tahun 2020 dan 2022 akan berangkat di tahun 2023 ini," kata Nurmala, Selasa (28/2/2023).
Ia merinci untuk keberangkatan haji pada 2023 berusia di atas 65 tahun sebanyak 54 orang dan meninggal dunia 17 orang sehingga mereka bisa digantikan sanak keluarga. Dia mengatakan seluruh calhaj tertunda di 2020 sudah melakukan pelunasan dan tidak perlu membayar biaya tambahan.
Calhaj yang sudah lunas, tetapi ditunda keberangkatannya pada 2022, terdapat biaya tambahan sebesar Rp 9 juta lebih. Sedangkan, untuk masalah pengurusan paspor semuanya sudah lengkap tinggal hanya melakukan perpanjangan paspor jika ada yang sudah kadaluwarsa.
Ada kegiatan juga mobile paspor jadi mungkin tanggal 1 Maret 2023 akan diselesaikan pengurusan paspor calon jamaah haji yang kadaluwarsa. Kemenag Kota Ternate, kata Nurmala, juga telah menjadwalkan manasik dan pemeriksaan kesehatan di Maret 2023
"Mudah-mudahan nama-nama calon jamaah haji kalau sudah diumumkan kita akan laksanakan manasik pada Maret 2023 nanti dan untuk kuota tahun 2023 di Kota Ternate sendiri masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat," ujarnya.
Nurmala juga mengimbau kepada calhaj yang akan berangkat pada musim haji tahun ini, untuk tetap mempersiapkan diri, terutama masalah kesehatan bagi mereka yang masuk kategori berisiko tinggi, seperti memiliki penyakit dan telah berusia lanjut.
Sebelumnya, Kepala Kemenag Malut Amar Manaf ketika dihubungi menyatakan, Kementerian Agama menetapkan kuota haji tahun 2023 untuk Provinsi Malut sebanyak 1.076 CJH, 54 orang diantaranya usia lanjut dan 94 TKHD. Sedangkan untuk calhaj yang batal berangkat pada tahun 2020 dan sudah melunasi ongkos haji tidak lagi dibebankan untuk membayar biaya tambahan ditetapkan Kemenag.
Ikuti Whatsapp Channel Republika