REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau agar kegiatan keagamaan diselenggarakan tanpa memiliki muatan politis. Ia berharap penyelenggaraan majelis dzikir tetap khidmat sebagai bagian dari kegiatan keagamaan di masyarakat.

Hal ini disampaikan Moeldoko di acara Haul Akbar Majelis Dzikir Al Khidmah, di Masjid Istiqlal Jakarta pada Ahad (5/3/2023).

“Seperti majelis dzikir Al Khidmah ini. Meski dihadiri tokoh ormas politik dan pejabat negara, tapi kegiatan berlangsung tanpa muatan-muatan politis,” kata Moeldoko, dikutip dari siaran pers KSP pada Senin (6/3/2023).

Moeldoko menyampaikan, keberadaan majelis-mejalis dzikir sangat penting untuk memperkuat persatuan Indonesia yang memiliki keragaman suku, adat, budaya, bahasa, dan agama.

“Sebab majelis seperti ini bersifat inklusif dan terbuka bagi siapapun yang ingin menempuh perjalanan mendekat kepada Allah SWT, tanpa membedakan baju dan kulit luar,” kata dia.

Moeldoko juga memohon kepada seluruh jamaah agar tidak henti-hentinya mendoakan bangsa dan negara agar bisa melewati berbagai tantangan dan ancaman global dengan baik.

“Lingkungan global saat ini menghadapi krisis pangan, energi, dan keuangan. Untuk itu saya memohon doanya, agar Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Maruf Amien bisa melewati tantangan itu tanpa ada hambatan,” ujar Moeldoko.

Perhelatan Haul Akbar Majelis Dzikir Al Khidmah di Masjid Istiqlal dihadiri oleh kalangan habaib, kyai, alim ulama, dan diikuti oleh lebih dari dua ribu jamaah dari berbagai kota di Indonesia. Majelis Dzikir Al Khidmah didirikan oleh KH. Ahmad Asrori Al Ishaqi pada 25 Desember 2005 dan berpusat di Pondok Pesantren Al Fitrah Kedinding, Surabaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika