REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) dan otoritas Arab Saudi sepakat menggunakan Aplikasi Visa Bio untuk seluruh jamaah haji Indonesia 1444 H/2023 M. Aplikasi ini digunakan dalam proses penerbitan visa melalui pendaftaran fitur biometrik wajah, sidik jari dan fotokopi paspor.
Kesepakatan ini dihasilkan dalam pertemuan antara Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag dengan delegasi Arab Saudi di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Kuningan, Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Delegasi ini terdiri atas perwakilan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, General Authority of Civil Aviation (GACA), Wukala, serta tim Visa Bio dan tim Makkah Route. Mereka dipimpin oleh Abdurrahman Al Bijawi dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi.
Dari Kemenag, hadir Dirjen PHU Hilman Latief. Ikut mendampingi Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab beserta jajarannya.
Penggunaan aplikasi "Saudi Visa Bio" ini memungkinkan jamaah melakukan pendaftaran secara mandiri, tanpa perlu mengunjungi kedutaan dan konsulat Arab Saudi atau pusat penerbitan visa di Indonesia. Aplikasi "Saudi Visa Bio" ini sudah tersedia di Playstore maupun App store.
"Penggunaan aplikasi 'Saudi Visa Bio' akan diterapkan pada seluruh jamaah haji Indonesia tahun 1444 H/2023 M untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pemeriksaan jamaah saat datang di bandara Arab Saudi," kata Hilman dalama keterangan yang didapat Republika, Jumat (10/3/2023).
Ia menyebut aplikasi tersebut juga dapat diunduh melalui gawai masing-masing jamaah. Nantinya, seluruh identitas termasuk sidik jari dan wajah jamaah, akan direkam pada aplikasi tersebut.
Selain itu, rapat koordinasi dua negara ini juga membahas implementasi Mecca Route atau fast track. Tahun ini, layanan tersebut kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) bagi jamaah dari DKI Jakarta, Banten, Lampung dan sebagian Jawa Barat.
"Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, pihak Saudi meminta fasilitas ruang tunggu fast track Bandara Soetta yang lebih luas dan akses yang lebih mudah," ujar dia.
Layanan fast track, kata Hilman, sudah dimulai sejak 2018. Melalui layanan ini, proses imigrasi jamaah haji dilakukan sejak di bandara Indonesia, sehingga mereka tidak perlu melakukan pemeriksaan paspor dan visa saat tiba di Arab Saudi.
"Jumlah jemaah yang akan dilayani oleh fasilitas fast track sebanyak 55.321 jamaah," ucap Dirjen PHU.
Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab menambahkan, untuk keberlanjutan layanan jalur cepat ini, Saudi meminta agar MoU Indonesia dan Arab Saudi bisa segera dilakukan. Dengan begitu, perencanaannya dapat dilakukan lebih awal.
"Untuk lokasi fasilitas fast track, akan dilakukan pembahasan bersama dengan pihak Otoritas Bandara Soetta, Angkasa Pura 2, Imigrasi, Avsec dan maskapai penerbangan," kata dia.
Dalam pertemuan itu dibahas juga tentang jadwal penerbangan haji. Pihak GACA Saudi sudah meminta Ditjen PHU dan maskapai tentang jadwal penerbangan haji.
Jadwal ini disebut telah dibuat bersama antara Ditjen PHU dengan maskapai. Pihaknya sepakat dalam sehari rata-rata sebanyak 17 kloter akan berangkat dari berbagai embarkasi ke Arab Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika