REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggandeng para ulama untuk menyosialisasikan pengelolaan dana haji ke umat di Masjid Istiqomah Kota Bandung, Ahad (19/3/2023). Mereka diharapkan dapat menyampaikan informasi dan memberikan jawaban yang benar terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat seputar dana haji.
Di hadapan puluhan para ulama, anggota pelaksana BPKH Indra Gunawan membeberkan data terkait pengelolaan dana haji lima tahun terakhir. Ia menyampaikan dana haji yang terhimpun saat ini sudah mencapai Rp 166 triliun dan tersimpan dengan baik.
"Mereka sudah setorkan dana Rp 25 juta sebanyak 5,3 juta jamaah. Artinya, saldonya mencapai Rp 132,5 triliun saldonya aman. Setelah lima tahun kita bekerja saldonya (terhimpun) Rp 166 triliun. Akhir tahun ditargetkan Rp 170 triliun lebih," ujarnya saat pemaparan materi dengan tema 'Dana Haji Berkeadilan dan Berkelanjutan'.
Selama lima tahun bekerja, ia menuturkan kurang lebih dana Rp 30 triliun hasil nilai manfaat sudah ditransfer ke kas haji jamaah ditambah dana tabungan Rp 33,5 triliun. Dana yang ditransfer tidak hanya untuk jamaah yang akan berangkat. Namun, juga untuk jamaah yang masih menunggu keberangkatan.
"Kalau dicek dari Rp 25 juta (setoran awal) nambah saldo Rp 2 juta. Ini yang kami lakukan sebagai inovasi pertanggungjawaban untuk dana haji yang adil dan berkelanjutkan, ke depan kami arahnya begitu," katanya.
Disamping itu, Indra mengungkapkan BPKH tengah memperjuangkan nilai manfaat agar dapat diterima jamaah haji yang sudah menunggu lama lebih ideal. Dana haji pun dipastikan tidak digunakan untuk investasi pembiayaan infrastruktur secara langsung.
Namun, sebagian besar investasi dana haji melalui instrumen surat berharga syariah. Dana tersebut juga digunakan untuk pembangunan gedung-gedung pendidikan tinggi Islam, madrasah, asrama haji, gedung pusat layanan haji dan umrah serta balai menikah dan manasik haji di beberapa provinsi di Indonesia.
Selain itu, dana haji digunakan untuk membeli Bank Muamalat. Serta bekerja sama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelontorkan dana Rp 850 miliar dan direncanakan ke depan Rp 1,5 triliun untuk pemberdayaan ekonomi ibu-ibu dengan nilai pinjaman sebesar Rp 2 juta.
Terkait kenaikan biaya haji, Indra mengungkapkan yang harus dipahami oleh calon jamaah haji bahwa biaya pesawat serta biaya hidup di Arab Saudi tinggi. Tahun 2022, dana haji yang dikeluarkan BPKH untuk menutupi biaya para jamaah haji mencapai 70 persen. Namun, dana haji yang ditambahkan oleh BPKH pada tahun 2023 sebesar 55 persen.
Sementara itu, Ketua MUI Kota Bandung KH Miftah Faridl mengatakan, banyak ulama yang bertanya-tanya tentang pengelolaan dana haji. Namun, ia mengaku tidak dapat memberikan jawaban, sebab tidak memiliki informasi yang lengkap.
"Acara sekarang ini meluruskan dan memberikan masukan kepada para ulama untuk menjelaskan kepada umat setidaknya menjadi tidak suuzon, mendukung BPKH serta jamaah haji yang menyimpan ikhlas percaya tidak ada ragu-ragu," katanya.
Salah seorang peserta, Fadhlullah Said dari Yayasan At-Taqwa Rajawali Bandung menilai, sosialisasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH dapat meminimalidasi pertanyaan dan kecurigaan masyarakat khususnya para jamaah. Meski belum cukup, namun setidaknya dapat menjawab persoalan yang belum diketahui selama ini oleh masyarakat.
''Dengan silaturahmi BPKH membuka pikiran kita, wawasan kita tentang pengelolaan dana haji seperti ini yang selama ini gelap sehingga muncul kecurigaan meski banyak yang perlu ditanyakan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
