REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik kebijakan Kementerian Agama terkait penambahan waktu pelunasan biaya ibadah haji dan penambahan kuota haji untuk masing-masing provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Timur.
Berdasarkan SK Dirjen PHU nomor 181 tahun 2023, waktu pembayaran pelunasan diperpanjang sampai 12 Mei 2023 pukul 15.00 WIB. Kemudian jamaah haji reguler cadangan ditambah 15 persen dari kuota awal masing-masing provinsi.
Berdasarkan kebijakan tersebut, Jawa Timur diperkirakan memperoleh tambahan 1.272 kuota tambahan jamaah haji. Khofifah bersyukur atas adanya penambahan kuota tersebut, yang disebutnya dapat memangkas antrean masa tunggu haji.
"Alhamdulillaah, Kemenag mendapat kuota tambahan dari Arab Saudi sebanyak 8.000, dan Jawa Timur mendapatkan 1.272 dari 8.000 kuota tersebut. Kita bersyukur karena hal ini bisa mengurangi antrean haji yang cukup panjang di Jawa Timur," Kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (12/5/2023).
Khofifah menjelaskan, kuota awal yang diberikan Kemenag untuk Jawa Timur sebanyak 35.152 jamaah. Setelah ada penambahan maka kuota haji Jawa Timur bertambah menjadi 36.424 jamaah. "Dengan bertambah 1.272 jamaah untuk tahun ini, maka akan memotong masa antrean haji Jawa Timur," ujarnya.
Khofifah juga mensyukuri kebijakan perpanjangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler. Semula ditetapkan batas akhir pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler adalah pada 5 Mei 2023. Ia pun mengajak calon jamaah haji asal Jatim untuk memanfaatkan waktu yang tersedia untuj segera melunasi biaya perjalanan ibadah haji.
"Pembayaran pelunasan biaya haji diperpanjang, ada kesempatan bagi calon jamaah haji untuk melunasi sehingga kuota Insya Allah akan mencapai target," kata Khofifah.
Khofifah melanjutkan, sebelum adanya penambahan kuota, baru sekitar 82 persen calon jamaah haji asal Jatim yang telah melunasi biaya ibadah haji. Setelah adanya penambahan kuota, lanjut Khofifah, secara otomatis prosentase calon jamaah haji Jawa Timur yang belum melunasi biaya haji akan terpengaruh.
"Karena ada penambahan kuota ya prosentasenya jadi terpengaruh, tapi Insya Allah bisa memenuhi target tahun ini, karena ada penundaan batas akhir pembayaran pelunasan," kata dia.
Khofifah melanjutkan, pada 2023, Kemenag juga meniadakan pendamping jamaah lanjut usia (lansia) dan mahram, untuk merealisasikan penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan. Pendamping jamaah Lansia dan mahram, akan digantikan oleh petugas khusus yang telah disiapkan pemerintah. Khofifah menambahkan, petugas yang lain juga mendapatkan pembinaan dan pelatihan untuk bisa memberikan pelayanan kepada jamaah lansia dan disabilitas.
"Data dari Kemenag menyebut 30 persen dari total kuota jamaah haji Indonesia adalah Lansia. Tentu ini perlu pendamping khusus, yang bisa membantu jamaah haji menjalankan ibadah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika