Senin 29 May 2023 07:55 WIB

Kritik Embarkasi Indramayu, Anggota DPR: Kemenag Harus Prioritaskan Kenyamanan Jamaah Haji

Kondisi Embarkasi Haji Indramayu memprihatinkan.

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Erdy Nasrul
Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar, meninjau lokasi Embarkasi Haji Indramayu, di Jalur Pantura Lohbener, Kabupaten Indramayu, Rabu (24/5/2023).
Foto: Dok. Republika
Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar, meninjau lokasi Embarkasi Haji Indramayu, di Jalur Pantura Lohbener, Kabupaten Indramayu, Rabu (24/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Kondisi Embarkasi Haji di Indramayu menuai kritik anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina. Kritikan itu terutama pada konstruksi bangunan hingga pengelolaan air untuk para calon jamaah haji (calhaj).

Hal itu disampaikan Selly di sela-sela kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI sekaligus pelepasan calon jamaah haji asal Kabupaten Majalengka, di Embarkasi Haji Indramayu, Ahad (28/5/2023).

Baca Juga

Pelepasan calhaj itu merupakan yang pertama sekaligus menandai operasional Embarkasi Haji Indramayu.

‘’Fasilitas di embarkasi ini masih banyak kekurangan yang memang menjadi PR (pekerjaan rumah),’’ ujar Selly.

Selly meminta agar kondisi infrastruktur dan fasilitas embarkasi harus menjadi perhatian serius Kementerian Agama.

‘’Kenyamanan jamaah harus betul-betul diperhatikan karena mereka datang ke sini untuk transit,’’ kata anggota DPR RI dari dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) tersebut.

Selly menilai kondisi konstruksi bangunan di sejumlah titik perlu perbaikan secara segera.

‘’Kita lihat banyak sekali bangunan-bangunan yang konstruksinya harus segera diperbaiki,’’ ungkapnya.

Selain konstruksi bangunan, Selly juga turut menyoroti ketersediaan air bersih bagi calhaj di Embarkasi Haji Indramayu. Hal itu bahkan dikeluhkan langsung oleh para calhaj.

‘’Bukan hanya masalah kekurangan air, tetapi bagaimana Kementerian Agama juga menyiapkan penampung air. Jadi tidak hanya mengandalkan PDAM,’’ kata anggota DPR RI dari FPDIP tersebut.

Di sisi lain, Selly menyebutkan, Komisi VIII DPR akan mendorong Kementerian Agama untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) guna pengelolaan embarkasi haji Indramayu.

‘’Kalau pengelolaan ini nantinya oleh UPT, kami sangat khawatir akan menjadi beban untuk APBN. DPR akan meminta dalam bentuk BLU pengelolanya, sehingga lebih maksimal,’’ucapnya.

Mengenai keberlanjutan dan penyelesaian pembangunan Embarkasi Haji Indramayu, terang Selly, pada tahun depan akan ada kucuran anggaran sebesar Rp 100 miliar.

‘’Alhamdulillah tahun depan akan ada bantuan dari SBSN sebesar Rp 100 miliar. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan dari kekurangan sebagaimana perencanaan,’’ jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, pihaknya akan bersama-sama dengan DPR menuntaskan pembangunan Embarkasi Haji Indramayu.

‘’Menyelesaikan apa yang menjadi penyempurnaan dari asrama haji Indramayu ini,’’ kata Zainut, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.

Zainut mengakui, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki di Embarkasi Haji Indramayu. Tahun depan, ada beberapa kegiatan pembangunan dalam rangka penyelesaian di sana.

‘’Kami menyadari masih banyak yang harus diselesaikan. Tahun depan ada beberapa kegiatan yang akan diselesaikan. Mudah-mudahan tahun 2024 sudah bisa selesai,’’ ungkapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement