Senin 29 May 2023 08:13 WIB

Arab Saudi Setuju Perpanjang Paspor Pakistan untuk Ribuan Muslim Myanmar

Paspor dikeluarkan untuk memberi Muslim Myanmar status hukum di Arab Saudi.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Ani Nursalikah
Bendera Arab Saudi. Arab Saudi Setuju Perpanjang Paspor Pakistan untuk Ribuan Muslim Myanmar
Foto: AP/Cliff Owen
Bendera Arab Saudi. Arab Saudi Setuju Perpanjang Paspor Pakistan untuk Ribuan Muslim Myanmar

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Arab Saudi dilaporkan telah setuju memperpanjang paspor Pakistan untuk ribuan Muslim Burma (Myanmar) yang tinggal di Kerajaan. Langkah ini diambil menyusul permintaan Pakistan, yang dibuat selama kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Saudi baru-baru ini.

Dalam rapat kabinet federal pada 19 Mei 2023, Menteri Dalam Negeri Pakistan Rana Sanaullah Khan menyampaikan terima kasih dari Wakil Menteri Dalam Negeri, atas nama Pemerintah Saudi, kepada Perdana Menteri dan Pemerintah Pakistan karena telah menyetujui perpanjangan paspor Muslim Myanmar yang tinggal di Arab Saudi.

Baca Juga

Diinformasikan atas permintaan Pemerintah Saudi di masa lalu, paspor Pakistan dikeluarkan untuk Muslim Myanmar guna memberi mereka status hukum di Arab Saudi. Tetapi hal ini tidak diperpanjang setelah 2012, yang menimbulkan kesulitan bagi mereka di Kerajaan.

Dilansir di Business Recorder, Ahad (28/5/2023), seorang anggota memperingatkan Divisi Dalam Negeri untuk memastikan kondisi Muslim Burma ini dan anak-anak mereka, agar tidak dideportasi ke Pakistan di masa depan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung isyarat niat yang baik.

Perdana Menteri juga menyebutkan dia dan Presiden Iran meresmikan pasar perbatasan bersama dan jalur transmisi listrik. Pasar Perbatasan Mand-Pashin ini akan meningkatkan perdagangan lintas batas antara dua negara tetangga, sekaligus memberikan peluang bagi bisnis lokal untuk berkembang.

Jalur transmisi 100 MW ke Gwadar akan melengkapi listrik yang telah dibeli dari Iran, serta membantu mengimbangi kebutuhan energi di wilayah perbatasan Balochistan.

Perdana Menteri menyesalkan penundaan yang disebabkan oleh pemerintah sebelumnya, yang membuat proyek tersebut tidak berjalan dengan baik. Dia mengatakan, untuk saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan jalur cepat dan akan menjadi pertanda manfaat sosial ekonomi yang luar biasa, bagi masyarakat di daerah tersebut.

Mengacu pada pertemuannya di sela-sela acara dengan Presiden Iran, Perdana Menteri berbagi tekad antara kedua pemimpin untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan kerja sama multisektoral, yang sepadan dengan hubungan persaudaraan erat antara kedua negara tetangga.

Disepakati pula perdamaian dan keamanan di perbatasan Pakistan-Iran akan dijamin bersama. Dalam hal ini delegasi Pakistan, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, akan segera mengunjungi Iran untuk menyelesaikan rencana aksi.

Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Saudi baru-baru ini mengunjungi Pakistan dan menandatangani perjanjian pelaksanaan Road to Makkah. Proyek ini bertujuan menyederhanakan proses imigrasi pada tahap embarkasi, bagi jemaah yang ingin melakukan haji dan umroh.

Sesuai kesepakatan, pada tahap pertama layanan ini akan tersedia di Bandara Islamabad dan akan diperluas ke Bandara Karachi dan Lahore tahun depan. Para anggota menginginkan presentasi rinci tentang proyek Road to Makkah dalam rapat Kabinet berikutnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement