REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin berharap Islamic Financial Center di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Jakarta dapat menjadi embrio bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Hal itu disampaikan Wapres saat menerima kunjungan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Istana Wapres Jakarta, Senin (5/6/2023).
"Kami harapkan PIK bisa jadi embrionya," kata Wapres.
Wapres mengemukakan, berbagai upaya pengembangan ekonomi syariah sejatinya telah ditempuh pemerintah, antara lain, dengan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat pusat dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di tingkat daerah.
"KDEKS sudah terbentuk di 16 provinsi. Ada empat fokusnya. Industri halal, itu nomor satu. Maka, kita bangun zona-zona halal, kawasan-kawasan industri halal," ujarnya.
Untuk menggugah minat investasi pengusaha nasional, tambah Wapres, pemerintah bahkan memberikan fasilitas kawasan ekonomi khusus (KEK) di kawasan-kawasan industri halal.
"Saya sudah bilang ke Menteri Keuangan, kasih fasilitas KEK. Sudah setuju. Jadi, kawasan industri halal itu nanti diberi fasilitas KEK. Itu untuk mendorong semua itu," tuturnya.
Begitu pula kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Wapres menyatakan pemerintah sudah mulai menjajaki. Menteri Perdagangan, sebutnya, telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pengusaha Arab Saudi.
"Dubes Saudi Arabia ketemu juga bilang, Indonesia dengan China bagus, Arab Saudi dengan China bagus, tapi hubungan Saudi dan Indonesia kok belum terbangun. Saya bilang, ya kita mulai dari sekarang," kata Wapres.
Sementara itu Nono Sampono menyampaikan turut mendorong pengembangan Islamic Financial Center sebagai hub keuangan ekonomi syariah dunia.
Nono mendorong upaya Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia dan menaruh harapan terhadap rencana pengembangan Islamic Financial Center yang tengah dibangun di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 sebagai hub keuangan ekonomi syariah dunia.
"Kalau ini jalan, 60-an lebih bank syariah, ditambah 320-an OJK syariah, mudah-mudahan kekuatan ini bisa diintegrasikan," kata Nono.
Nono menekankan perlu adanya payung hukum yang jelas, karena adanya sistem hukum yang dianut beberapa negara lain khususnya di Timur Tengah.
"Mereka menganut sistem Common Law (Inggris), sementara kita sistem Civil Law (Prancis-Belanda). Perlu ada semacam kesepakatan, karena pusatnya mereka di London. Common Law dan Civil Law, ini menjadi catatan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
