REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) M Firman Taufik mengatakan penambahan jadwal penerbangan untuk 80 Anggota DPR tidak mudah dijalankan pada saat musim haji. Hal ini dia sampaikan menanggapi 80 Anggota DPR yang menginginkan pergi haji dengan kelas bisnis.

"Permintaan seat bisnis 80 orang anggota DPR gambarannya adalah saat ini seat bisnis Garuda udah penuh untuk all flight, PP untuk tujuan Jeddah maupun Madinah, paling Kalaupun dia dapat sisa-sia seat gak akan sebanyak itu," kata M Firman pada Rabu (14/6/2023).

"Maka Garuda langkahnya adalah dia harus menambah flight. Nah menambahkan flight bukan urusan mudah di saat haji dia harus punya permit dan sebagainya dan seperti yang kita ketahui kan di seat bisnis nggak sebanyak itu," lanjut M Firman.

PT Garuda Indonesia (Persero) menyampaikan adanya permintaan dari pihak DPR terkait tambahan sekitar 80 anggota parlemen untuk dapat berangkat haji tahun ini. Karenanya, manajemen Garuda pun tengah bernegoisasi dengan Arab Saudi agar diperbolehkan melakukan penerbangan haji pada 23 Juni 2023.

Garuda Indonesia memang mendapatkan kuota membawa 104 ribu calon jamaah haji untuk penerbangan reguler dan 8.000 calon jamaah haji untuk penerbangan tambahan.

"Artinya 80 itu berarti harus tiga pesawat kan karena satu pesawat itu kan nggak nyampai 20 seat bisnisnya. Let say, dua pesawat lah kalau dia mau nambah dua pesawat pun masa iya hanya untuk nambahin untuk kejar 80 seat bisnis untuk DPR ini, terus seat ekonominya siapa yang mau pakai sampai memakai," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika