REPUBLIKA.CO.ID,MAKKAH -- Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Arsad Hidayat, menyampaikan bahwa pemerintah setelah melakukan kajian secara mendalam. Hasilnya tidak mungkin memfasilitasi pelaksanaan ibadah tarwiyah.
"Karena kita punya pengalaman, kita memberangkatkan jamaah haji sebanyak 221.000 itu pemberangkatan dari hotel ke Arafah saja itu butuh waktu dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam, itu hanya untuk mobilisasi jamaah dari Makkah ke Arafah," kata Arsad di Kantor Daerah Kerja Makkah, Selasa (20/6/2023).
Arsad mengatakan, tidak bisa membayangkan kalau harus mobilisasi jamaah haji ke dua tempat. Pertama mengantarkan jamaah haji ke Mina untuk tarwiyah. Selanjutnya setelah dari Mina jam 7 pagi tanggal 9 Dzulhijjah harus memobilisasi jamaah haji ke Arafah.
Ia menyampaikan bahwa Kementerian Agama berpesan kepada siapa saja yang berasal dari kelompok atau individu mau melakukan tarwiyah, maka Kementerian Agama minta surat pernyataan. Semacam komitmen mereka untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena pelaksanaan ibadah haji, medannya cukup berat.
"Walau demikian kita tetap yang namanya pemerintah tetep mengambil peran, kita ada beberapa tim kita yang kita utus untuk melakukan monitoring, semoga tidak terjadi segala sesuatu," ujar Arsad.
Arsad menyampaikan, sudah dilakukan pendataan lewat google form. Sampai 19 Juni 2023 ada sekitar 4.907 jamaah haji yang sudah menyatakan diri untuk ikut tarwiyah.
Arsad juga mengatakan, setiap negara punya cara dan pola masing-masing dalam melaksanakan ibadah haji. Arab Saudi selaku negara yang menerima jamaah haji sangat akomodatif sekali dalam segala bentuk rangkaian ibadah.
"Jadi (Arab Saudi) tidak melarang satu kelompok yang melaksanakan tarwiyah atau langsung ke Arawaf," jelas Arsad.
Arsad mengatakan, terkait jumlah jamaah haji yang akan tarwiyah angkanya masih dinamis. Mungkin pada tanggal 7 Dzulhijah sudah dapat angka fix berapa jamaah haji yang ikut tarwiyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika