REPUBLIKA.CO.ID,MAKKAH -- Salah satu Amirul Hajj 1444 Hijriyah, Prof KH Noor Achmad menyampaikan, upaya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dalam memperjuangkan jamaah haji Indonesia akan menjadi tonggak bagi perubahan pelayanan terhadap jamaah haji. Paling tidak terhadap jamaah haji Indonesia yang semula kekurangan layanan dianggap biasa.
"Sekarang pihak-pihak penyedia jasa maktab harus memperhatikan kapasitas tenda, AC, sanitasi, katering, air harus sesuai perjanjian. Pihak masyarik sebagai penyedia jasa tidak lagi merasa dibutuhkan tapi merekalah yang membutuhkan jamaah haji," kata Kiai Noor di Makkah saat diwawancarai Republika, Senin (3/7/2023).
Kiai Noor mengatakan, pemerintah Arab Saudi harus menyediakan fasilitas yang memadai, terutama penambahan jalur di Muzdalifah. Mengingat setiap tahun khususnya tahun ini terjadinya bottleneck (kapasitas lebih kecil dari jumlah jamaah haji) di Muzdalifah.
Kiai Noor menegaskan, jika perlu dibuat saja jalur atau jalan bagi jamaah haji yang mau ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i. Serta jalan bagi mereka yang mau ke Mina untuk lempar jumrah Aqabah.
"Demikian juga fasilitas tempat di Mina, kalau perlu dibangun kerangka-kerangka baja yang kuat, minimal tiga tingkat agar bisa didirikan tenda bertingkat dengan fasilitas yang memadai di setiap tingkatnya," ujar salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.
Untuk diketahui, fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina diwarnai sejumlah masalah yang berdampak pada jamaah haji. Layanan yang menjadi tanggung jawab Mashariq ini tidak bisa diberikan secara optimal sehingga merugikan jemaah.
Beberapa persoalan yang muncul antara lain, tenda Arafah yang sempat dimasuki jamaah non kuota. Keterlambatan pemberangkatan dari Muzdalifah ke Mina sehingga jamaah haji kepanasan. Ada juga masalah saluran air bersih dan sanitasi di Mina, hingga keterlambatan katering untuk jamaah haji.
“Kita tahu, kemarin, baik di Arafah, Muzdalifah, maupun Mina, banyak persoalan yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Mashariq atau perusahaan yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Dua hari yang lalu kita bertemu dengan Menteri Haji (Arab Saudi), untuk menyampaikan beberapa persoalan saat puncak haji. Sebelumnya, kita juga menemui Mashariq untuk melakukan protes yang keras atas pelayanan yang mereka berikan,” ujar Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, keduanya sepakat untuk melakukan investigasi atas beberapa persoalan yang muncul mulai di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika