REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pelaksanaan ibadah haji 1444H/2023M secara resmi telah dinyatakan selesai oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzili menyebut evaluasi akan segera dilakukan.
"Tahun ini DPR menjadi tim pengawas yang berasal dari berbagai komisi. Catatan-catatannya telah dibuat secara sistematis dan akan disampaikan dalam rapat resmi," ujar dia dalam kegiatan Konferensi Pers Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444H/2023M, di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (5/8/2023).
Komisi VIII DPR disebut akan secepatnya melakukan evaluasi secara resmi, terkait penyelenggaraan haji ini. Diharapkan di masa persidangan yang dibuka 16 Agustus nanti akan diagendakan untuk evaluasi.
Ia juga menyebut kegiatan evaluasi ini merupakan titik awal bagi persiapan haji tahun depan. Dalam pelaksanaan haji disebut tentu ada kekurangan, seperti peribahasa tak ada gading yang tak retak.
"Kami menyadari tidak mudah bagi pemerintah memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dengan jumlah jamaah lansia yang mencapai 30 persen dari total jamaah tahun ini," lanjut Ace Hasan.
Selanjutnya, ia menyambut baik upaya Saudi yang mengumumkan kuota jamah haji 2024 lebih awal, dengan jumlah yang sama seperti tahun ini. Pihaknya pun berharap nantinya akan ada tambahan kuota jamaah, tetapi tidak diumumkan di akhir waktu, yang bisa memengaruhi persiapan penyelenggaraan haji.
Perihal usulan Menteri Agama Yaqur Cholil Qoumas agar dilakukan screening awal calon jamaah haji dari sisi kesehatan, ia menyebut akan membicarakan hal ini lebih lanjut. Yang jelas, kata dia, harapannya hal ini bisa menjadi titik awal konsep istita'ah secara fisik bagi jamaah nanti.
Terakhir, Ace menyoroti perihal investigasi yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah Saudi, terkait layanan di Armuzna. Investigasi terhadap pihak ketiga atau Masyariq ini disebut harus ditindaklanjuti.
"Ini bukan semata-mata adalah kesalahan dari Masyariq, tapi bagaimana kita juga bisa memperbaiki pola kerja antara RI dan pihak ketiga,l. Sehingga ada upaya mengantisipasi dan memitigasi potensi rendahnya layanan," ujar dia.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Menag Yaqut telah menyinggung perihal kekurangan layanan yang dirasakan jamaah selama puncak haji atau Armuzna. Pemerintah Saudi telah melakukan investigasi melalui Nazaha, atau Lembaga Anti-korupsi Arab Saudi.
"Kami sudah menerima hasil investigasi Saudi, yang dilakukan oleh Nazaha atau lembaga anti-korupsi Saudi. Hasilnya, ditemukan kekurangan pelayanan yang semestinya disediakan Masyariq atau pihak ketiga," ujar dia.
Temuan ini juga disebut sejalan dengan penegasan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Yaitu, persoalan pelayanan di Armuzna menjadi tanggung jawab Masyariq sepenuhnya.
Ada beberapa insiden yang terjadi di masa puncak haji, seperti jamaah yang tidak mendapat tenda, masalah toilet, hingga jamaah yang lama tidak terangkut oleh bus saat di Muzdalifah. Menag pun menyebut hasil investigasi ini akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Indonesia, dalam persiapan haji tahun depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
