REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan pelaksanaan haji 2023 telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan baik, tetapi masih banyak permasalahan yang harus dievaluasi.
"Walaupun berjalan dengan baik pelaksanaan haji tahun ini perlu adanya evaluasi guna pelaksanaan haji tahun depan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/8/2023).
Warsito mengatakan evaluasi yang menjadi catatannya seperti jadwal penerbangan yang selalu berubah, tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana.
Menurutnya, evaluasi tersebut sesuai dengan beberapa arahan Menko PMK Muhadjir Effendy saat rapat tingkat menteri untuk menjadi perhatian kementerian/lembaga guna perbaikan penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M.
Pada 2023 jamaah haji Indonesia sebanyak 229.000 orang (termasuk kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi sebanyak 8.000 orang). pada penyelenggaraan 2023 merupakan kuota terbanyak kedua setelah pelaksanaan 2019 sebanyak 231.000 orang
Adapun peserta haji yang wafat tahun 1444 H/2023 M sebanyak 775 orang, rinciannya usia di atas 65 tahun/lansia sebanyak 577 orang dan usia di bawah 65 tahun sebanyak 198 orang. Angka tersebut berpotensi bertambah karena masih ada yang sedang dirawat di rumah sakit Arab Saudi sekitar 75 orang.
Ia berharap pada 2024 perlu ditetapkan kebijakan pemeriksaan kesehatan bagi jamaah calon haji sebagai tahapan utama sebelum dilakukan tahapan berikutnya, terutama bagi jamaah haji lansia. Selain itu, para peserta calon haji diwajibkan untuk menjadi peserta aktif BPJS.
"Pelayanan akomodasi, konsumsi dan transportasi agar lebih mengakomodir jemaah haji lansia," katanya.
Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi secara detail kesiapan bandar udara yang menjadi embarkasi dan debarkasi haji terkait dengan kapasitas, sarana dan prasarana bandar udara, serta wildlife hazard untuk meminimalisir permasalahan teknis dan operasi penerbangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika