REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, mengajak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berkolaborasi dalam meningkatkan ekosistem haji dimasa mendatang. Alasannya, beberapa produk Indonesia untuk konsumsi jamaah haji disebut belum bisa masuk ke pasar Arab Saudi.
Hal tersebut disampaikan Hilman saat memberikan kuliah umum (Stadium General) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Acara itu berlangsung di Gedung Graha UIN RM Said Surakarta, Kamis (24/8/2023).
“Sangat disayangkan jika dana Rp 15-16 triliun harus habis dalam waktu 3 bulan untuk spending biaya jemaah haji indonesia, tetapi ekosistem haji kita tidak berjalan,” kata Hilman dalam keterangan yang didapat Republika pada Jumat (25/8/2023).
Produk-produk yang menjadi bahan konsumsi jamaah haji tersebut, kata Hilman, masih didatangkan dari berbagai negara. Sebagai contoh, beras masih didatangkan dari thailand dan Malaysia, ikan patin dari Vietnam, hingga buah-buahan yang masih didatangkan langsung dari Amerika Latin.
“Untuk makan saja kita harus menghabiskan Rp 2 triliun rupiah dengan menyiapkan 25 juta boks makanan. Belum yang lainnya akomodasi, transportasi dan lainnya,” ujar dia.
Ia pun menyampaikan harapannya, ke depan Kementerian Agama (Kemenag) dan Baznas dapat menseriusi ekosistem haji ini. Ia menyebut bisnis itu butuh berkelanjutan (sustainable).
Kedua pihak bisa menseriusi komoditas apa yang bisa dibantu dan didorong, supaya ke depannya keberlanjutan ekosistem haji ini dapat menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan, zakat dan haji dapat berkolaborasi.
Sebelumnya, Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Amri Yusuf telah memperkenalkan anak perusahaan BPKH, yaitu Syarikah BPKH Limited. Mereka berhasil mendapatkan Commercial Registration dari Ministry of Commerce Saudi dengan Nomor CR 4031279403 pada 16 Maret 2023.
Dengan terbentuknya anak perusahaan di Arab Saudi, diharapkan mampu memberikan kontribusi pada perolehan nilai manfaat. Di sisi lain, hal ini bisa membantu melakukan efisiensi berbagai biaya dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Kehadiran Syarikah BPKH Limited juga menjadi kesempatan bagi BPKH, untuk melakukan berbagai investasi di ekosistem haji di Arab Saudi. Pihaknya disebut terus berupaya mendorong formulasi komposisi terbaik, antara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan prosentase Bipih yang ditanggung jamaah.
"Hal ini dilakukan untuk menjaga keadilan bagi jamaah tunggu dan memastikan keberlanjutan keuangan haji," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika