REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah menyatakan operasional haji 1444 H/2023 M resmi berakhir pada 5 Agustus lalu.
Dalam kesempatan itu, dia pun menyebutkan harapannya agar persiapan haji tahun depan dilakukan secepat mungkin.
Menyusul hal tersebut, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) pun tak lantas berdiam diri. Beberapa hal langsung dilakukan, seperti proses sosialisasi, pembaruan kontrak kerja, serta mitigasi yang harus dilakukan.
Berdasarkan informasi yang ada, proses evaluasi yang tengah dilakukan ini akan melahirkan mitigasi dan solusi, untuk bisa serentak dilakukan pada 2024.
“Empat bulan sisa waktu kita dalam pendorongan evaluasi, mitigasi, solusi dan sosialisasi. Khususnya Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, semuanya harus diselesaikan," ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Saiful Mujab, dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Kamis (31/8/2023).
Informasi ini dia sampaikan dalam kegiatan Evaluasi Monitoring Pelayanan Jamaah Haji di Asrama Haji pada Masa dan Pascaoperasional Haji Tahun 1444 H/2023 M.
Bagi peserta yang hadir, dia meminta untuk aktif dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya, karena waktu yang disediakan terbatas dalam menyelesaikan proses persiapan keberangkatan jamaah haji.
Dalam proses evaluasi yang dilakukan saat ini, dia menyebutkan perlunya untuk melakukan mitigasi. Hal ini dilihat dari penyelenggaraan haji yang disosialisasikan kemarin, apakah ada gesekan publik terhadap kebijakan yang telah dibuat.
"Semua ini perlu diantisipasi. Khususnya proses pelayanan jamaah yang dimulai dari asrama haji, yang membutuhkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga," lanjut dia.
Tidak hanya itu, Saiful Mujab juga menegaskan bahwa tidak ada zona aman. Semuanya bergerak dalam proses kontrak koordinasi dengan stakeholder.
Dia menegaskan, jika evaluasi dan mitigasi ini tidak dimulai sesegera mungkin, maka sosialisasi kepada publik akan terhambat. Setiap pihak harus belajar dari evaluasi haji tahun ini, untuk perbaikan tahun depan.
"Bagian Pelayanan Haji Dalam Negeri siap dalam proses monitoring dan pengawasan sehingga semuanya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan,” ucap dia.
Proses tata ruang sektoral dan lintas kerja sama, lanjut dia, memerlukan regulasi mendetail, sehingga asrama haji dapat menjalankan layanan secara seragam. Untuk itu, dibuatlah layanan spesifik perihal asrama haji.
Baca juga: 2 Buah Surga yang Ada di Dunia dan Diabadikan Alquran, Atasi Asam Urat Hingga Kanker
Saiful Mujab menyebut asrama haji merupakan gerbang awal dari operasional haji Indonesia. Karena itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan terus mengawal sampai prosesnya selesai.
Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ahmad Abdullah, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab, Kepala Subdit Asrama Dasrul, 33 peserta kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Provinsi dan kepala UPT seluruh Indonesia dan 25 peserta pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
