REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Seorang anggota parlemen Inggris mendesak pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kompensasi. Hal ini ditujukan kepada jamaah, yang mengalami masalah dengan layanan yang mereka bayarkan saat menunaikan ibadah haji ke kota suci Makkah tahun ini.
Menurut BBC News, anggota yang mengajukan permintaan ini adalah Yasmin Qureshi. Ia merupakan ketua Kelompok Parlemen Seluruh Partai untuk Haji dan Umrah.
Qureshi mengatakan, dia telah menerima surat pengaduan dari beberapa Muslim Inggris. Kebanyakan dari mereka mengklaim tidak mendapatkan layanan yang mereka bayarkan, berdasarkan aturan baru yang diberlakukan oleh Kerajaan Saudi.
Ibadah haji merupakan salah satu Rukun Islam, yang mana mewajibkan semua umat Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah haji setidaknya sekali dalam hidup. Namun, Pemerintah Saudi dinilai telah mempersulit umat Islam untuk menunaikan ibadah haji, dengan menerapkan “lotere” yang mahal.
Kebijakan tersebut mengharuskan Muslim yang berkeinginan berangkat haji untuk membeli paket-paket inklusif yang disetujui negara. Pada dasarnya, hal ini menghilangkan perantara dan lembaga-lembaga.
Dilansir di Middle East Monitor, Ahad (10/9/2023), harga paket yang ditawarkan bisa mencapai 20 ribu dolar atau setara Rp 307,6 juta. Angka ini melambung, terutama dengan maraknya akomodasi mewah di kota suci tersebut.
Laporan BBC juga menyebutkan sebelum tahun lalu, 25.000 orang dari Inggris akan menunaikan ibadah haji. Namun, pemerintah Saudi mengubah aturan tersebut pada 2022.
Berdasarkan kebijakan yang baru, kini hanya sekitar 3.600 Muslim dari Inggris yang dapat berangkat. Untuk melakukannya, mereka harus memesan paket langsung ke perusahaan perjalanan Saudi.
"Jika Anda dijanjikan hotel bintang 4, ada kemungkin Anda mendapatkan hotel bintang 1. Atau jika Anda dijanjikan hotel Anda berjarak 10 menit berjalan kaki dari masjid utama, sebenarnya itu satu jam. Atau Anda tidak berangkat dengan penerbangan yang tepat waktu, atau Anda tidak dijemput di bandara," ujar Qureshi menyontohkan laporan yang ia terima.
Dia lantas menegaskan jika perjalanan haji ini tidak dilaksanakan di hari libur dan biayanya juga tidak murah. Ibadah ke Tanah Suci ini adalah perjalanan yang cukup mahal.
"Ketika seseorang sudah membayar uang tersebut, tetapi kemudian tidak mendapatkan sistem yang tepat, ibadah hajinya akan terpengaruh. Saya benar-benar merasa prihatin dan simpati dengan mereka (jamaah haji)," lanjut dia.
Tidak hanya itu, ia juga mengatakan pihak berwenang Saudi harus memastikan portal pemesanan haji memiliki sistem, yang memberikan kompensasi kepada Muslim ketika terjadi kesalahan.
Kerajaan Saudi disebut harus memastikan perusahaan tidak mengambil keuntungan dari umat Muslim. Layanan yang tepat dan sesuai harus benar-benar dipastikan keberlangsungannya.
"Diharapkan hal ini dapat mencegah hal serupa terjadi lagi. Mereka yang terkena dampak harus mendapatkan kompensasi atas apa yang terjadi pada mereka," kata Qureshi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
