REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Federasi olahraga dari negara-negara mayoritas Muslim menyatakan langkah Prancis yang melarang atlet Olimpiade mengenakan jilbab akan mengirimkan pesan pengucilan dan diskriminatif. Ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas keputusan Prancis.
Federasi Olahraga Solidaritas Islam (ISSF) yang beranggotakan 57 orang, yang berbasis di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, menyuarakan keprihatinan mendalam atas keputusan Prancis. Keputusan ini diambil sejalan dengan aturan ketat negara tersebut mengenai sekularisme.
Bulan lalu Menteri Olahraga Prancis Amelie Oudea Castera mengatakan pemerintah Prancis menentang tampilan simbol agama apa pun selama acara olahraga. "Apa maksudnya? Itu berarti larangan terhadap segala jenis dakwah. Itu berarti netralitas mutlak dalam pelayanan publik," katanya saat itu.
Dilansir TRT World, Senin (2/10/2023), Menteri tersebut juga menekankan, "Tim Prancis tidak akan mengenakan jilbab."
ISSF mengatakan dalam pernyataannya bahwa jilbab adalah sebuah aspek dari identitas banyak perempuan Muslim dan harus dihormati. Federasi tersebut juga menekankan, larangan Prancis dapat mencegah beberapa atlet Muslim Perancis untuk berkompetisi.
"Olimpiade secara historis merayakan keberagaman, persatuan, dan keunggulan atletik," kata pernyataan itu.
Dengan menerapkan larangan hijab bagi atletnya, tuan rumah akan mengirimkan pesan pengucilan, intoleransi, dan diskriminasi yang bertentangan dengan semangat Olimpiade.
Pernyataan tersebut mendesak pihak berwenang Prancis untuk mempertimbangkan kembali larangan ini dan menyerukan keterlibatan yang berarti dengan komunitas olahraga Muslim di Perancis.
ISSF didirikan pada tahun 1985 untuk melayani anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang berbasis di kota Jeddah, Saudi, dalam semua aspek kegiatan olahraga. Mereka telah menyelenggarakan lima edisi Permainan Solidaritas Islam, yang terakhir tahun lalu di Turki.
Kantor hak asasi manusia PBB belum membahas secara langsung larangan jilbab bagi para atlet di Prancis, namun seorang juru bicara mengatakan pekan lalu bahwa tidak seorang pun boleh memaksakan pada seorang perempuan apa yang boleh ia kenakan atau tidak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika