Senin 23 Oct 2023 18:35 WIB

Gelar Mudzakarah Perhajian, Kemenag Bahas Istitha'ah Kesehatan

Pengecekan kesehatan setelah pelunasan biaya haji dinilai terbalik.

Rep: Muhyiddin/ Red: Ani Nursalikah
Petugas kesehatan sedang menyuapi jamaah haji lansia yang sedang berobat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, Rabu (7/6/2023) Fuji E Permana
Foto: Republika/Fuji E Permana
Petugas kesehatan sedang menyuapi jamaah haji lansia yang sedang berobat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, Rabu (7/6/2023) Fuji E Permana

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut membuka Mudzakarah Perhajian yang digelar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (23/10/2023). Kegiatan ini mengangkat tema "Penguatan Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji".

Dalam acara ini, Gus Yaqut menyampaikan hal penting yang perlu dibahas dalam Mudzakarah Perhajian 2023 adalah istitha'ah kesehatan. "Isu penting mudzakarah ini adalah istitha'ah kesehatan," ujar Gus Yaqut dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (23/10/2023) 

Baca Juga

Menurut dia, mekanisme perhajian selama ini terbalik. Sebab, mekanisme yang diterapkan adalah lunas biaya haji lebih dahulu, baru dicek kesehatannya. 

"Terlalu berisiko bagi Kementerian Kesehatan untuk mencoret jamaah yang sudah lunas meskipun mempunyai catatan yang tidak memungkinkan," kata Gus Yaqut. 

 

Hal ini pun berdampak pada pelolosan jamaah begitu saja. Tak pelak, ada 774 jamaah haji yang wafat di Tanah Suci dan lainnya sepulang dari sana.

Gus Men tidak ingin hal serupa terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Karenanya, ia mengharapkan agar kriteria istitha'ah kesehatan ini benar-benar dirumuskan secara matang.

"Saya ingin benar-benar kriteria istitha'ah ini dirumuskan dengan baik. Kita tidak ingin kejadian tingginya jamaah yang wafat berulang di Saudi karena banyak demensia, sakit sepanjang proses, sampai hilang. Saya tidak ingin terjadi kembali," ujar dia.

Apalagi, ada tantangan lain dalam penerapan istitha'ah kesehatan, yaitu pemeriksaannya dilakukan oleh dokter Puskesmas yang berada di bawah bupati atau wali kota. Ketika ada jamaah yang tidak lolos lalu ia melaporkan hal tersebut pada pejabat terkait, sang dokter menghadapi tantangan tersendiri sehingga terpaksa meloloskannya.

"Mohon ini juga menjadi perhatian (peserta) mudzakarah perhajian ini," jelas Gus Yaqut.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, kegiatan mudzakarah perhajian ini penting setiap tahun dilaksanakan. Hal ini mengingat permasalahan haji terus berkembang. 

Oleh karena itu, menurut dia, penting untuk merumuskan kebijakan baru melalui penyelenggaraan mudzakarah. Pasalnya, angka kematian paling tinggi dalam 10 tahun terakhir menjadi catatan dalam pelayanan haji tahun 2023.

"Data perlu dikaji kembali agar dapat rekomendasi syarat istitha'ah (kesehatan) sebelum penyelenggaraan ibadah haji," ujar dia.

Di acara yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mendukung gagasan Gus Yaqut untuk mendahulukan istitha'ah kesehatan daripada istitha'ah pelunasan Bipih.

"Komisi VIII mendukung ide Gus Menteri yang mengusulkan perubahan pendekatan kesehatan dengan mendahulukan istitha'ah kesehatan sebelum pelunasan. Sebelum pelunasan harus clear dulu istitha'ah kesehatannya," ucap dia.

Kahfi menyebut soal kesehatan sudah diatur Menteri Kesehatan. Ia menegaskan terkait istitha'ah kesehatan, jamaah haji yang lolos mestilah orang yang betul-betul sehat, bugar fisik dan psikisnya. 

"(Selama ini) toleransinya terlalu tinggi. Kalau mau tegas, persoalan kesehatan ini selesai, kalau pakai pendekatan non-toleransi," kata dia.

Rektor UMY Gunawan Budiyanto menaruh harapan besar kegiatan Mudzakarah Perhajian ini dapat menghasilkan keputusan yang mampu meningkatkan pelayanan bagi tamu-tamu Allah SWT. "Semoga acara Mudzakarah dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan keputusan bermanfaat bagi peningkatan pelayanan perhajian di masa yang akan datang," jelas dia.

Kegiatan ini juga dihadiri juga Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, perwakilan ormas Islam, para kiai, ulama, pengasuh pondok pesantren, serta kepala kantor wilayah se-Indonesia.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement