REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi telah menetapkan rencana untuk menarik lebih dari 30 juta jamaah haji dan umrah serta lebih dari 100 juta wisatawan setiap tahunnya. Hal ini sebagai bagian dari visi ambisius 2030.
Menteri Transportasi dan Logistik Saleh Al Jasser menyampaikan pengumuman tersebut dalam sesi dialog di Forum Investasi Saudi-Eropa. Al Jasser menyoroti dedikasi Kerajaan Arab Saudi untuk memperkuat sektor pariwisata dan ziarah dengan berkomitmen melakukan investasi sebesar 1,6 triliun riyal Saudi selama dekade berikutnya.
Investasi ini akan diwujudkan melalui kerja sama dengan sektor swasta dan berbagai negara mitra. Dia menekankan tujuan Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan kualitas hidup yang unggul, menawarkan layanan yang efisien bagi individu, dan menjauhi model-model yang sudah ketinggalan zaman.
"Cakupan ambisi Saudi sangat tinggi, dan kami siap dengan kemampuan canggih dan tenaga kerja nasional yang kompetitif," kata Al Jasser, seperti dilansir Gulf News, Selasa (24/10/2024).
Al Jasser juga mencatat pendirian dua pusat penerbangan penting untuk mendukung kebutuhan warga dan menekankan upaya Arab Saudi dalam membangun koneksi ke 250 tujuan wisata global.
Forum Investasi Saudi-Eropa, yang diadakan di Riyadh, menyoroti meningkatnya hubungan antara Arab Saudi dan Uni Eropa. Pertemuan ini berfungsi sebagai penghubung untuk menggali usaha investasi kolaboratif di berbagai sektor, terutama transportasi dan logistik.
Forum ini bertujuan untuk mendorong investasi timbal balik, memperkuat hubungan ekonomi, mendorong pertukaran pengetahuan, dan mencapai integrasi ekonomi yang lebih dalam antara kedua wilayah.
Arab Saudi telah mengganti stiker visa dengan visa elektronik atau e-visa di tujuh negara. Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan, inisiatif baru untuk menggunakan e-visa dengan kode QR mulai berlaku pada 1 Mei 2023 di misi Kerajaan di Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, Bangladesh, India, Filipina, dan Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengotomatisasi prosedur dan meningkatkan kualitas layanan konsuler yang disediakan oleh kementerian. Selain itu, untuk mengembangkan mekanisme penerbitan visa kerja, residensi, dan kunjungan.
Kerajaan juga telah memperbaiki prosedur visa dan melonggarkan aturan visa untuk menarik lebih banyak wisatawan dan bisnis asing. Itu juga muncul di tengah pembicaraan tentang kemungkinan visa regional bergaya Schengen terpadu di antara negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Ikuti Whatsapp Channel Republika