REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) menggelar Konferensi Haji Internasional ke-5 di Convention Centre (JCC), Kawasan GBK, Jakarta, Jumat (27/10/2023). Konferensi ini digelar untuk memberikan perspektif kepada masyarakat tentang penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaaan keuangan haji.
Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah berharap konferensi ini merupakan bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10.
"Tujuan dari diadakannya International Hajj Conference ini untuk memberikan perspektif kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan haji maupun pengelolaan keuangan haji sendiri," ujar Fadlul saat diwawancara di lokasi acara, Jumat (27/10/2023).
Konferensi terbagi menjadi dua sesi. Pada sesi pertama membahas tentang investasi langsung (direct investment) di ekosistem perhajian. Menurut dia, ekosistem haji menjadi peluang bagi BPKH untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.
Pada sesi kedua, konferensi ini membahas tata kelola mengenai keuangan Islam Indonesia dan internasional. Terkait hal ini, menurut Fadlul, saat ini BPKH adalah salah satu pemain terbesar di dalam keuangan syariah di Indonesia baik di perbankan maupun di surat berharga utamanya Sukuk atau SBSN.
"Sehingga di luar itu kita juga seperti yang kita ketahui kewajiban kita untuk membayar penyelenggaraan ibadah haji itu saat ini presentasi terbesar adalah di dalam mata uang Saudi riyal," ucap Fadlul.
Karena itu, lanjut dia, Indonesia harus memiliki salah satu instrumen keuangan yang bisa memfasilitasi kebutuhan untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji dalam Saudi Riyal.
"Tentu saja Saudi Riyal ini hingga saat ini masih di pack atau sangat dekat dengan dolar AS. Artinya kalau ada satu instrumen yang bisa menciptakan likuiditas dan memberikan return yang optimal bagi pengelolaan keuangan haji, khususnya untuk Indonesia ini akan menjadi salah satu yang opsional dan menjadi salah satu yang menarik bagi BPKH-nya sendiri," jelas Fadlul.
"Oleh karena itu kita melihat apakah pengelolaan keuangan ini dari sisi governance melalui equity manajemen ini bisa memberikan kemaslahatan bagi dana yang dikelola di calon jamaah haji Indonesia," kata dia.
Dalam konferensi ini, BPKH menghadirkan beberapa pembicara. Di antaranya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Prof Hilman Latief, Anggota Badan Pelaksana BPKH Arief Mufraini, dan Executive Director of Business Center Ministry of Investment Saudi Arabia Khaled Al Shedd.
Prof Hilman Latif menyambut baik konferensi internasional tentang perhajian ini. Apalagi, menurut dia, BPKH sudah memiliki bisnis dari Arab Saudi, yaitu BPKH Limited.
"Kami dari Kemenag menyambut baik dari forum diakusi ini, dan apalagi BPKH sudah memiliki suatu lembaga bisnis dari Saudi, BPKH Limited, dan ini konteksnya sharing dengan berbagai stakeholder, termasuk juga dari Saudi, terkait dengan kemungkinan-kemungkinan investasi dan sebagainya," kata Prof Hilman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
