REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag) Hilman Latief menjelaskan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 yang disampaikan pemerintah ke DPR RI lebih tinggi dibandingkan biaya haji 2023.
Menurutnya, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab, antara lain kenaikan kurs baik dolar maupun riyal dan penambahan layanan.
"Biaya haji 2023 disepakati dengan asumsi kurs 1 dolar AS sebesar Rp 15.150 dan 1 riyal Arab Saudi sebesar Rp 4.040. Sementara, Usulan Biaya Haji 2024 disusun dengan asumsi kurs 1 dolar AS sebesar Rp 16 ribu dan 1 Arab Saudi sebesar Rp 4.266," kata Hilman melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Selasa (14/11/2023).
Hilman mengatakan, kalau dicek nilai tukar kurs dolar terhadap rupiah per hari ini sudah di angka Rp 15.700-an. Dalam usulan BPIH, Kemenag gunakan asumsi Rp 16 ribu karena kurs memang sifatnya sangat fluktuatif. Ini yang dalam skema panitia kerja (panja) akan dibahas bersama dengan ahli keuangan untuk menentukan kurs yang paling tepat pada asumsi berapa.
Ia menjelaskan, selisih kurs ini berdampak pada kenaikan biaya layanan yang bisa diklasifikasikan dalam tiga jenis. Pertama, layanan yang harganya tetap atau sama dengan tahun 2023. Kenaikan dalam usulan BPIH 2024 terjadi karena adanya selisih kurs.
“Misalnya, transportasi bus sholawat. Kami mengusulkan biaya penyediaan transportasi bus salawat tahun ini sama dengan 2023, sebesar 146 riyal. Tapi asumsi nilai kursnya berbeda, sehingga ada kenaikan dalam usulan," ujar Hilman.
Kedua, layanan yang harganya memang naik dibanding tahun lalu. Kenaikan usulan terjadi karena kenaikan harga dan selisih kurs. Misal, akomodasi di Madinah dan Makkah.
Pada 2023, sewa hotel di Madinah...
Ikuti Whatsapp Channel Republika