REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus mendorong realisasi pembangunan embarkasi baru di Jawa Tengah.
Seiring dengan bertambahnya kuota haji dari Pemerintah, keberadaan embarkasi baru akan mampu memangkas daftar tunggu jamaah haji di daerah ini.
“Seperti 2024 nanti, Jawa Tengah ada penambahan kuota kurang lebih dari 3 ribu jamaah,” kata Penjabat (Pj) Guberur Jawa Tengah, Nana Sudjana, usai menerima kunjungan reses Komisi VIII DPR RI masa persidangan II tahun 2023 - 2024 di kantornya, Rabu (6/12/2023).
Terlebih, masih kata Nana, saat ini ada sebanyak 880.522 calon jamaah haji asal Jawa Tengah yang masuk dalam daftar tunggu dengan perhitungan hingga sekitar 31 tahun.
“Jadi setiap tahun masalah haji ini memang menjadi isu sentral, sehingga pelayanan ibadah haji juga harus terus ditingkatkan,” jelasnya.
Masih terkait dengan embarkasi baru di Jawa Tengah, Pj gubernur juga menerima sejumlah masukan dari para anggota Komisi VIII DPR RI. Antara lain terkait dengan lokasi embarkasi baru.
Komisi VIII DPR RI membidik lokasi di wilayah Kabupaten Demak. Alasannya, Demak cukup strategis untuk melayani jamaah haji di wilayah pantura hingga Jawa Tengah bagian tengah.
Selama ini untuk ibadah haji Jawa Tengah menyiapkan embarkasi di Donohudan, Kabupaten Boyolali. “Tentu hal itu harus dikoordinasikan dengan Bupati Demak terkait dengan lokasinya,” ungkap Nana.
Di lain pihak, Ketua Tim Reses Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid menyampaikan, Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah kedua dengan jumlah jamaah haji tertinggi di Indonesia, setelah Jawa Timur.
Dia menilai adanya tambahan kuota haji sebesar 3.093 orang jamaah bagi Jawa Tengah pqda 2024 sudah tepat. “Pada 2024 nanti Jawa Tengah mendapat tambahan cukup besar, sekitar 3.093 dari sekitar 30 ribuan orang jamaah pada musim haji 2023,” jelasnya.
Saat ini, biaya haji 2024 sudah ditetapkan Kementerian Agama dan tinggal menunggu Keputusan Presiden. Nominal ongkos (biaya) yang ditanggung jamaah telah ditetapkan adalah Rp56 juta.
Baca juga: Pesan Rasulullah SAW: Jangan Pernah Tinggalkan Sholat 5 Waktu
Sebelumnya, usulan pemerintah sebesar Rp105 juta kemudian atas permintaan DPR diturunkan menjadi Rp 93 juta. Kemudian ada bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekitar 40 persen, sehingga hasil akhirnya adalah Rp 56 juta.
Calon jamaah punya tabungan Rp 25 juta, yang artinya mereka tinggal membayar sekitar Rp 31 juta-an untuk bisa menunaikan rukun Islam yang ke-lima.
“Kami juga mintakan agar ada virtual account dengan rata- rata setiap jemaah haji Rp 2 juta, jadi angka pelunasannya untuk jemaah haji tinggal membayar Rp 29 juta,” tegas Wachid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
