REPUBLIKA.CO.ID,RIYADH — Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan pembatalan sejumlah lisensi biro atau perusahaan umroh karena kelalaian mereka dalam memberikan layanan. Kementerian bahkan akan mengabil langkah hukum serius kepada mereka.
“Perusahaan umroh telah gagal dalam kewajiban mereka terhadap peziarah, sehingga tindakan hukum akan diambil terhadap mereka,” kata Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dilansir dari Saudi Gazette, Ahad (10/12/2023).
Ini juga mengonfirmasi bahwa perusahaan-perusahaan ini akan dirujuk ke otoritas yang kompeten untuk melihat pelanggaran yang mereka lakukan, selain menjatuhkan hukuman yang sesuai atas kelalaian mereka.
Mengomentari pengumuman ini, Menteri Haji dan Umroh Dr. Tawfiq Al-Rabiah menekankan, bahwa kenyamanan dan pelayanan tamu Tuhan dianggap sebagai prioritas utama.
Menteri menekankan bahwa mereka tidak akan lunak dalam meminta pertanggungjawaban orang atau perusahaan yang melanggar, menunjukkan bahwa mereka bertujuan untuk mencapai pengalaman yang ideal bagi setiap peziarah haji dan peziarah umroh.
Sejak November lalu, Kerajaan telah membuka aplikasi penerimaan dari perusahaan yang mencari lisensi untuk melayani peziarah asing, sebuah langkah yang bertujuan untuk memperkaya pengalaman keseluruhan bagi mereka yang melakukan perjalanan suci. Aplikasi akan diterima hingga 5 Desember melalui platform elektronik khusus: https://ehaj.haj.gov.sa.
Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh untuk Urusan Haji, Ayed Algwinm mengatakan, inisiatif ini juga berupaya memperluas jangkauan layanan yang tersedia bagi para peziarah dan meningkatkan pengalaman mereka secara keseluruhan selama musim haji mendatang.
Algwinm menekankan, bahwa peningkatan partisipasi perusahaan khusus di sektor ini, akan berkontribusi untuk mencapai tujuan Kementerian dan memenuhi beragam kebutuhan dan harapan peziarah dari berbagai lokasi.
“Perusahaan yang tertarik untuk mendapatkan lisensi untuk melayani peziarah asing dapat mendaftar melalui platform elektronik, mengikuti prosedur dan pedoman yang ditentukan kementerian,” kata Ayed Algwinm.
Kementerian menekankan pentingnya memberikan layanan berkualitas tinggi, berdasarkan klasifikasi komprehensif yang mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif. Klasifikasi ini mencakup berbagai layanan, termasuk akomodasi, makanan, transportasi, dan menangani kebutuhan khusus para peziarah.
Sumber: