REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mengeluarkan surat keputusan (SK) terkait penetapan kuota haji kabupaten dan kota di Provinsi Sulsel untuk musim haji 2024 yakni sebanyak 7.272 orang.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel Ikbal Ismail di Makassar, Jumat, mengatakan jika SK penetapan kuota haji kabupaten dan kota di Sulsel itu sudah diterbitkan dengan mengacu kuota pusat yang sebelumnya ditetapkan pemerintah pusat.
"Untuk kuota haji Sulsel 2024 yang ditetapkan sesuai dengan SK sebanyak 7.272 orang. Angka tersebut masih sama dengan kuota haji 2023," ujarnya.
Ikbal Ismail mengatakan, kuota haji yang ditetapkan itu belum termasuk dengan kuota tambahan sebanyak 861 orang atau secara keseluruhan 8.133 orang.
Adapun kuota haji sesuai dengan SK PJ Gubernur Sulsel seperti kuota haji Kota Makassar sebanyak 1.078 orang diikuti Kabupaten Bone 710 orang calon haji.
Kabupaten Gowa sebanyak 571 calon haji, Bulukumba (386), Wajo (384 calon haji), Pinrang (340 calon haji), Jeneponto (325 calon haji), Maros (296 calon haji), Pangkep (288 calon haji), Luwu (259 calon haji), Takalar (249 calon haji), Sidrap (239 calon haji).
Kemudian Kabupaten Soppeng (237 calon haji), Sinjai (221 calon haji), Luwu Utara (217 calon haji), Enrekang (177 calon haji), Bantaeng (174 calon haji), Barru (162 calon haji), Luwu Timur (148 calon haji), Kota Parepare (115 calon haji), Selayar (108 calon haji), Palopo (102 calon haji), Tana Toraja (33 calon haji), Toraja Utara (19 calon haji) dan 364 calon haji khusus untuk kuota lanjut usia dari berbagai daerah.
"Untuk petugas haji daerah 57 orang, dan pembimbing KBIHU sebanyak 13 orang, sehingga total keseluruhan sebanyak 7.272 orang calon haji," katanya.
Saat ini sudah pelunasan biaya haji tahap 1, sejak 10 Januari - 12 Februari. Jamaah Sulsel yang telah melunasi baru 10 persen.
Ikbal Ismail mengatakan, untuk kesiapan haji Sulawesi Selatan, saat ini sementara proses perekaman data jamaah untuk visa. Kedua istitha'ah atau pemeriksaan kesehatan.
"Karena tahun ini harus pemeriksaan kesehatan dahulu baru bisa pelunasan. Itulah yang sementara dilakukan teman-teman daerah," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika