IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Penyelenggara Haji, Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) menilai, kenaikan dua kali lipat biaya administrasi visa umrah menjadi 30 dolar AS akan menjadi persoalan baru bagi umrah Indonesia.
"Informasi yang saya dapat dari rekanan di luar Indonesia, negara tetangga tidak ada isu tersebut. Tapi jika benar ada, bagaimana juga harus dicari jalan keluarnya agar membuat masyarakat tenang," ujar Ketua Umum Asphurindo Syam Resfiadi kepada Republika.co.id, Kamis (12/10) malam.
Menurut Syam, kenaikan biaya administrasi visa umrah ini tentunya akan menjadi persoalan baru dalam pengurusan perjalanan ibadah umrah. Apalagi masyarakat tentunya ingin beribadah ke Tanah Suci dengan biaya yang terjangkau. Sehingga kenaikan biaya administrasi visa pastinya akan menimbulkan kekhawatiran akan kenaikan harga paket umrah.
"Jika sudah menjadi aturan dan ketentuan maka yang terjadi semua Travel harus menyesuaikan diri dengan harga tersebut," kata Syam.
Sementara itu Pengamat haji dan umrah Indonesia, Ade Marfuddin menilai bahwa pemerintah serta provider visa terkait harus dapat melakukan negosiasi harga agar biaya administrasi visa tidak dikenakan dengan nilai yang tinggi.
Yang harus dilakukan oleh pemerintah dan asosiasi adalah negosiasi dengan kedutaan.
"Berapa sebenarnya biayanya. Kan sekarang ada provider visa, provider itu nanti yang melakukan nego berapa biaya administrasinya," kata Ade.
Jika memang terjadi peningkatan, lanjut Ade, maka seharusnya tidak sebesar itu. Apalagi kalau dinilai memengaruhi keuntungan bisnis travel, biaya ini bisa dibebankan kepada paket-paket umrah.
Data menyatakan pada awal tahun 2000-an biaya pengurusan visa umrah gratis. Namun kemudian berbayar. Pada tahun 2016 ada biaya tambahan pengurusan visa sampai 15 dolar AS. Dan kini pada tahun musim umrah pada tahun 2017-2018, disebutkan biaya tambahan pengurusan visa naik dua lipat, menjadi 30 dolar AS per visa umrah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
