IHRAM.CO.ID, SEMARANG -- Kendati penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 relatif lancar dan minim keluhan dari para jamaah, bukan berarti tidak ada lagi hal-hal yang harus diperbaiki dari sisi fasilitas. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah mengharapkan beberapa perbaikan fasilitas kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, selaku pengelola Asrama Haji Donohudan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah, Drs H Farhani SH MM mengatakan, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk diperbaki ke depannya. Misalnya terkait dengan fasilitas internet di Asrama Haji Donohudan, masih perlu ditata ulang. Sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan yang berskala besar atau kegiatan yang menggunakan fasilitas secara online tidak terganggu. “Perbaikan fasilitas internet ini tidak butuh biaya banyak, tetapi memang penting dilakukan koordinasi intensif dengan pengelola Asrama Haji Donohudan,” ungkapnya, pada Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Rabu (31/10).
Farhan menambahkan, fasilitas lain yang perlu dibenahi ke depan seperti AC dan lift. Kebanyakan AC yang ada di asrama haji ini sudah lawas. Walaupun diservis beberapa kali tetap tidak dingin atau fungsinya sudah tidak bisa maksimal.
Pun demikian fasilitas lift untuk menunjang aktivitas para jamaah di asrama haji. Tahun lalu salah satu lift tidak berfungsi karena rusak. Ketika diperbaiki dan ganti spare part harus didatangkan dari pabriknya luar negeri.
Yang menjadi persoalan, ketika lift yang rusak ini telah berfungsi kembali, giliran lift yang lain rusak. Karena ini merupakan persoalan teknis, maka jauh hari sebelum penyelenggaraan haji tahun 2019 harapannya sudah diperbaiki dan berfungsi kembali.
Semua ini sudah disampaikan kepada gubernur dan pada prinsipnya gubernur memberikan dukungan penuh untuk perbaikan pelayanan kepada jamaah haji baik dari Jawa Tengah maupun DIY yang menggunakan embarkasi/debarkasi Adi Soemarmo Solo. “Ketika persoalan ini saya sampaikan, Gubernur Jawa Tengah pun menyanggupi, karena fasilitas itu untuk memenuhi kenyamanan para jamaah,” jelasnya.
Farhani juga menyampaikan, mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2016, terkait dengan jamaah yang hamil karena memang tidak diperbolehkan serta jamaah yang bermasalah dengan istita’ah kesehatan tidak perlu berdiskusi secara panjang.
Karena ketika jamaah tidak istita’ah ada tim dokter dari kabupaten/kota sudah bisa mengambil tindakan. Hanya saja, fenomena yang terjadi ketika jamaah itu tidak istita’ah tetapi nekat dan ngotot ingin berangkat perlu menjadi perhatian.
Hal ini jamak membuat tim kesehatan di daerah kewalahan dan akhirnya diberangkatkan ke embarkasi. Sehingga ketika di embarkasi jamaah tersebut dinyatakan tidak istita’ah dan harus dilakukan langkah- langkah penanganan agar bisa diberangkatkan dengan nyaman dan selamat.
“Yang seperti ini, setiap tahun selalu ada walaupun jumlahnya tidak banyak. Namun ke depan melalui kegiatan manasik haji akan kita pahamkan kepada para calon jamaah haji,” tandasnya.
Ini, lanjut Farhani, harus disadari bersama bukan dalam konteks Pemerintah ingin mempersulit jamaah. Tapi ini dalam rangka kenyamanan jamaah sendiri. “Kita hadir memang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para jamaah,” tegasnya.
Terakhir persoalan klasik terkait dengan perubahan jadwal penerbangan. Tentu menyangkut teknis penerbangan dari maskapai yang itu ada koneksi antara Jeddah, Madinah dengan embarkasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika