REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Ismed Hasan Putro merespon rencana Kerajaan Arab Saudi membuka haji di tengan pandemi dengan jumlah kuota terbatas. Menurutnya rencana itu masih bisa berlaku untuk haji khusus tidak untuk haji reguler.
"Dalam konteks Indonesia, sudah final. Haji regular, dibatalkan. Mengingat waktu persiapan sudah semakin singkat," kata Ismed saat dihubungi Republika, Selasa (9/6).
Namun, untuk haji khusus masih sangat dimungkinkan untuk direspon. Akan tetapi kemudian, semua kebali kepada pemerintah akan memberi izin atau tidak.
"Saya meyakini, jika peluang dan izinnya diberikan pada penyelenggara haji khusus untuk memberangkatkan calon haji 2020, mereka akan siap," ujarnya.
Karena kata Ismed, mereka para penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) sudah terbiasa dengan persiapan yang mepet. Apalagi jumlah calon haji khusus tidak sampai 10 persen atau hanya, 17 ribuan lebih setiap tahunnya.
"Jadi relatif kecil, tidak banyak. Dan, mudah untuk dikelola dengan waktu yang ada untuk mempersiapkannya," katanya.
Ismed mengatakan, jika KSA benar-benar membuka haji dengan kuota terbatas jamaah haji PIHK, harus mentaati persyaratan, ketentuan dan protokol kesehatan yang diberlalukan Kerajaan Saudi Arabia.
"Calon jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan harus benar-benar sehat dan siap dengan berbagai kemungkinannya terkait wabah Covid-19," katanya.
Terlepas dari soal kesiapan keberangkatan haji khusus. Perlu dipastikan juga, akurasi informasi soal peluang adanya haji 2020 dengan berbagai kemungkinannya. Karena sebenarnya belum ada keterangan resmi KSA terkait penyelenggaraan haji 2020.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memastikan belum ada informasi terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Sampai saat ini Kerajaan Saudi Arabia (KSA) belum mengumumkan akan ada rencana penyelenggaraan ibadah haji dengan skenario terbatas demi mencegah Covid-19.
Seperti diberitakan situs media asing Reuters bahwa sumber di KSA yang mengurusi haji umrah pada hari Senin (8/6) mengatakan akan ada rencana penyelenggaraan haji dengan skenario terbatas, meski sumber lain menyampaikan bahwa rencana ini masih banyak yang menentang di kalangan pejabat di KSA.
Untuk memastikan informasi tersebut, Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah Endang Jumali Uman langsung menghubungi pihak otoritas di Kementerian Haji KSA. Komunikasi dilakukan untuk mendapat informasi yang sebenarnya terkait haji dengan skenario terbatas itu.
"Terkait Kabar yang beredar tentang skenario haji. Saya sudah berkomunikasi dengan Kantor Sekretariat Menteri Haji," katanya saat dihubungi, Selasa (9/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika