REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya menghadirkan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di sektor haji tengah digaungkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief mengatakan, dunia perhajian saat ini bukan sekadar elemen proses rangkaian ibadah semata.
Ada banyak elemen pendukung dalam dunia perhajian, salah satunya keberlangsungan perekonomian dan pembiayaan pelayanan jamaah haji. Semua prosesi haji selama ini telah dipasok (supply) oleh banyak negara, khususnya pada sektor konsumsi untuk jamaah haji Indonesia.
Informasi tersebut disampaikan Hilman Latief dalam kegiatan Pengembangan Haji Umrah dan Ziswaf sebagai Potensi Bisnis yang Berkelanjutan Perbankan Syariah di Jakarta. Tampak hadir Internal Trainer Banking and Finance Development Center Ajar S. Broto dan 32 perwakilan cabang Bank Penerima Setoran (BPS) di seluruh Indonesia.
"Sustainable finance dan keberlangsungan ekonomi ini perlu kita pertimbangkan secara transparan dan terbuka. Sekitar 65-70 triliun kita keluarkan per tahun untuk penyelenggaraan haji dan umrah jemaah kita. Bagaimana dampaknya untuk Indonesia? Bagaimana sudut ekosistem transaksi dan perekonomiannya?," kata Hilman Latief dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Kamis (19/10/2023).
Pada tahun 2023, ia menjelaskan dari sektor konsumsi Indonesia belum bisa memenuhi permintaan bahan makanan untuk jamaah, termasuk 25.000.000 porsi makanan yang disediakan untuk Jemaah Haji.
Hal ini terjadi bukan karena negara yang tidak ingin memberdayakan UMKM dan supplier, tetapi persediaan stok yang masih belum memenuhi angka 30 persen dari total kebutuhan.
Guru Besar Universitas Muhammadiyah ini lantas memaparkan, haji bukan sebatas ibadah spiritual semata. Tetapi di saat yang bersamaan juga ada manfaat yang dihadirkan untuk sekitar, baik dari sisi sosial, ukhuwah Islamiyah, maupun perekonomian jual beli.
Lihat halaman berikutnya >>>
Ikuti Whatsapp Channel Republika
