Kamis 19 Oct 2023 10:22 WIB

Sustainable Finance Wujudkan Ekosistem Haji Indonesia yang Lebih Baik

Haji merupakan ibadah pemersatu umat Islam dari berbagai belahan dunia.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Erdy Nasrul
Ilustrasi keuangan haji.
Foto:

“Ini sektor yang selalu luput dan terabaikan dari kita. Potensi kita besar, tapi ternyata suplai kita belum memenuhi standar total dalam proses eksekusinya,” ucap dia.

Tidak hanya itu, Hilman juga menyebutkan Rp 4 triliun yang dikeluarkan untuk layanan konsumsi jamaah. Dengan rincian total bahan yang dibutuhkan seperti beras 1.822 ton, daging 521, ikan 791 ton, ayam 710 ton, serta telur 202 ton.

Semua bahan tersebut masih diimpor dari negara luar, seperti dari Thailand, Vietnam, Brazil, India, Afrika, dan Amerika Latin. Lantas ia mempertanyakan apa yang didapat oleh Indonesia dari sektor ekonomi ini, apakah akan tetap diam saja.

Ia menambahkan bahwa haji tidak sesimpel itu. Walaupun dilihat mudah secara kasat mata, ternyata banyak hal kompleks yang perlu dibahas secara intens. Hal ini bukan sebatas kerja sama dengan stakeholder terkait semata.

"Kita sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian demi memajukan suplai ekspor bahan makanan ke Arab Saudi. Sektor perekonomian yang melibatkan hukum haji, proses DAM misalnya. Ini masih menjadi tantangan buat kita," kata Hilman.

Ia lantas menyontohkan soal proses transaksi dan supplier 221.000 domba/kambing dari Afrika yang perlu dilakukan standarisasi. Di sisi lain, jamaah menyaksikan proses pemotongan DAM dan perlu diketahui siapa yang menjaga akuntabilitasnya maupun pengelolaan setelahnya.

"Kita sedang mendiskusikan hal itu. Hal yang luput dari penjagaan kita tahun ini, insya Allah akan kita upgrade semuanya di tahun depan,” lanjut dia.

Haji dan segala elemennya disebut akan menjadi fokus utama bagi berbagai stakeholder. Hilman juga meminta kepada pihak terkait, termasuk Bank Penerima Setoran (BPS), untuk lebih memperhatikan karakteristik jamaah. Hal ini khususnya bagi BPS yang berlokasi di masing-masing daerah, karena proses persiapan sedang berlangsung.

 

Tahun ini, ia juga menyebut Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan lebih intens dalam membuat kebijakan terbaru, khususnya dalam sektor perekonomian dan pengawasannya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement