REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umroh menyoroti pandemi Covid-19 yang memukul bisnis penyelenggaraan ibadah umrah dan haji. Komnas Haji menilai pemerintah wajib menyelamatkan travel haji dan umroh lewat stimulus dan insentif.
Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengungkapkan, banyak pelaku bisnis merumahkan karyawan hingga gulung tikar akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, sektor penyelenggaraan ibadah Umroh dan Haji jadi yang lebih dulu terdampak. Pasalnya sejak bulan Februari 2020 Pemerintah Arab Saudi menutup pintu penerbangan umrah untuk mencegah penyebaran virus corona.
"Padahal ketika itu akan memasuki bulan suci Ramadhan dimana biasanya Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sedang panen karena paket umroh Ramadhan digandrungi umat Muslim tanah air," kata Mustolih pada Republika.co.id, Rabu (8/7).
Mustolih menyebut, pelaku bisnis Haji dan Umrah sempat berharap dengan penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) jelang musim haji tiba. Namun harapan tinggal harapan ketika PIHK dibatalkan atas keputusan haji terbatas Saudi dan pemerintah Indonesia mengambil keputusan tidak memberangkatkan misi Haji 2020 M/1441.
"Dengan kondisi ini semakin lengkaplah penderitaan pengusaha bisnis Haji-Umroh karena tidak mendapatkan pendapatan sama sekali," ungkap Mustolih.
Mustolih menyayangkan, belum ada kebijakan pemerintah untuk membantu PPIU maupun PIHK agar tetap bernafas di kala kondisi terpuruk saat ini. Ia memandang pemerintah seharusnya memberi perhatian serius dengan stimulus dan insentif.
"Misalnya dengan memberikan bantuan pinjaman, subsidi komponen biaya, keringanan fiskal, pemotongan pajak yang signifikan dan relaksasi regulasi agar para penguasha bisa sedikit terbantu dan bernafas," ujar Mustolih.
Mustolih mengingatkan, bisnis travel Haji dan Umroh ikut menopang kas negara. Sehingga sudah sewajarnya jika pemerintah campur tangan membantu.
"Bila pemerintah tidak ada intervensi maka bisnis yang digeluti pengusaha Muslim ini akan makin banyak yang gulung tikar," ucap Mustolih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika