IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Hal ini disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menag di Jakarta, Selasa (19/1).
Menag menjelaskan persiapan mitigasi yang Kemenag lakukan dalam menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Yakni terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh informasi tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan kuota haji tahun 2021.
"(Kemenag) telah membentuk Tim Manajemen Krisis Haji. Tim tersebut mulai aktif bekerja pagi tadi dengan melakukan analisis dan merumuskan sekema dan mitigasi haji," kata Menag saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, Selasa (19/1).
Ia mengatakan, Kemenag berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemenag sudah bersurat pada 5 Januari 2021 terkait dengan istithoah kesehatan, prioritas vaksinasi Covid-19 bagi jamaah haji atau jamaah umrah, dan petugas haji. Serta terkait dengan jenis vaksin untuk jamaah haji atau jamaah umrah dan petugas haji.
Menag mengungkapkan, terkait jumlah vaksin ini, Kemenag sangat berharap pada akhirnya nanti Kemenkes dapat memberikan alokasi dua kali pemberian vaksin untuk sebanyak 257.540 orang. Alokasinya untuk jamaah haji reguler dan khusus sebanyak 221 ribu orang.
"Petugas kloter dan non kloter sebanyak 4.200 orang, petugas haji di seluruh Indonesia sebanyak 3.400 orang, pembimbing haji sebanyak 18 ribu orang, dan panitia dan pembimbing manasik sebanyak 10.940 orang," ujarnya.
Menag juga mengatakan, penerapan physical distancing dalam pelayanan di embarkasi, selama di Arab Saudi, serta setibanya jamaah haji di tanah air. Akan tetapi, Menag menyampaikan, berdasarkan hasil koordinasi Kemenag dengan berbagai pihak diperoleh informasi bahwa sampai saat ini kepastian ada atau tidak adanya penyelenggaraan haji tahun 2021 belum diperoleh.
Di forum yang sama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta Menag semakin intensif berkomunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi. "Kita sangat berharap nanti pak menteri (Menag) melakukan komunikasi secara intensif dengan pihak Kerajaan Arab Saudi," kata Ace saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menag pada Selasa (19/1).
Ace juga meminta Kemenag segera berbagai informasi dari hasil komunikasi dengan Arab Saudi tersebut. Untuk kemudian disampaikan kepada panitia kerja (panja) Biaya Penyelenggara Ibadah haji (BPIH) 2021, sehingga bisa ditindaklanjuti lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika