IHRAM.CO.ID,KAIRO – Perdana Menteri Israel Naftali Bennett melakukan kunjungan ke Mesir dan dijadwalkan bertemu Presiden Abdel Fattah al-Sisi pada Senin (13/9). Itu merupakan kunjungan resmi perdana kepala pemerintahan Israel ke Kairo dalam satu dekade.
Kantor kepresidenan Mesir mengungkapkan, Sisi dan Bennett bakal bertemu di resor Laut Merah Sharm el-Sheikh di ujung selatan Semenanjung Sinai. Dalam pertemuannya, Sisi dan Bennett akan membahas berbagai isu, termasuk perihal Israel-Palestina.
Belum ada keterangan resmi dari kantor Bennett perihal kunjungannya ke Mesir. Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan pemerintahan Bennett tak memiliki agenda perdamaian berdasarkan solusi dua negara dengan Palestina. Menurut al-Maliki, prospek tersebut kian terkikis di bawah kepemimpinan Bennett.
“Bennett telah merusak segala kemungkinan negosiasi politik, dan telah menegaskan tekadnya melanjutkan permukiman, penyitaan, pembongkaran, pembunuhan berencana, serta pelanggaran hak-hak dasar rakyat Palestina, penghancuran ekonomi dan memperpanjang blokade Gaza,” kata al-Maliki sebelum menghadiri sesi reguler ke-156 Dewan Liga Negara-Negara Arab pada Kamis (9/9), dikutip laman kantor berita Palestina WAFA.
Al-Maliki menekankan perlunya masyarakat internasional menuntut pertanggungjawaban Israel atas pendudukannya terhadap Palestina. Komunitas internasional juga perlu memberi keadilan dengan mendukung pembentukan negara Palestina di atas 22 persen tanah bersejarahnya, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Sementara Bennett sempat menyatakan menolak bertemu Mahmoud Abbas. Hal itu karena pemerintahan Abbas telah membawa dan menuntut Israel di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). "Sebagai seseorang yang berasal dari dunia bisnis, ketika seseorang menuntut saya, saya tidak terlalu baik kepadanya,” kata Bennett dalam sebuah acara virtual dengan para pemimpin Conference of Presidents of Major American Jewish Organisations, dikutip laman Middle East Monitor pada 4 September lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika