REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Dua menteri Prancis mengecam Komisi Eropa setelah Komisaris Kesetaraan Helena Dalli melakukan pertemuan dengan asosiasi pemuda Muslim Eropa, Forum Organisasi Pemuda dan Mahasiswa Muslim Eropa (FEMYSO).
Menteri tersebut ialah Menteri Kewarganegaraan Prancis Marlene Schiappa dan Menteri Luar Negeri Prancis untuk Eropa Clement Beaune. Schiappa mencap jaringan mahasiswa Muslim sebagai asosiasi Islam. Sedangkan Beaune menyebut pertemuan Uni Eropa dengan FEMYSO tidak masuk akal.
Dia pun bersumpah bahwa pemerintah Prancis akan mendekati komisi tersebut untuk memastikan bahwa hubungan dengan gerakan mahasiswa akar rumput itu terputus. Pemerintah Prancis sering menyebut para pengkritiknya sebagai ekstremis, Islamis, atau Islamo-kiri jika mereka mempertanyakan kebijakan negara yang berusaha mengatur bagaimana Muslim Prancis mempraktikkan Islam.
Menurut Komisaris Uni Eropa untuk Kesetaraan, pertemuan dengan FEMYSO bertujuan untuk membahas situasi pemuda Muslim di Eropa dan tantangan yang dialami sebagai akibat dari stereotip, diskriminasi, dan kebencian langsung.
FEMYSO yang merupakan jaringan 33 organisasi pemuda dan mahasiswa Muslim di 20 negara Eropa, pernah mengkritik kebijakan Islamofobia negara Prancis yang menargetkan populasi Muslim di negara itu.
Menanggapi kecaman dua menteri Prancis itu, FEMYSO menyatakan, sangat kecewa melihat pejabat pemerintah Prancis telah menghabiskan modal dan platform politik mereka untuk menyerang dan mendelegitimasi organisasi pemuda dan mahasiswa pan-Eropa yang dipimpin sepenuhnya oleh sukarelawan.
"Alih-alih mencoba untuk meloloskan kebijakan yang efektif untuk mendukung komunitas lokal dalam pemulihan dari pandemi yang menghancurkan ini," kata FEMYSO dalam sebuah pernyataan, dilansir dari TRT World, Kamis (25/11).
Awal bulan ini, Dewan Eropa, sebuah badan hak asasi manusia pan-Eropa yang terpisah dari UE, menarik diri dari kampanye yang berusaha menarik perhatian pada diskriminasi anti-hijab setelah Prancis menyebutnya sangat mengejutkan.
Sekretaris Negara Prancis untuk Pemuda, Sarah El Hairy menyebut kampanye jilbab positif sebagai kebalikan dari nilai-nilai yang diperjuangkan Prancis. Prancis menyatakan ketidaksetujuannya yang sangat kuat terhadap kampanye tersebut, itulah sebabnya kampanye itu ditarik.
FEMYSO, yang telah bekerja sama dengan Dewan Eropa dalam kampanye itu, menyerang sikap "munafik" Prancis dan menyebut "standar gandanya dalam hal topik hak asasi manusia dengan mempromosikan kebebasan hanya untuk beberapa dan terutama bukan komunitas Muslim."
Presiden organisasi Hande Taner mengatakan, serangan terbaru Prancis terhadap FEMYSO seharusnya tidak dilihat dalam ruang hampa. "Dengan pemilihan mendatang di Prancis, kami melihat serangan yang tidak dapat dibenarkan ini sebagai tidak lebih dari metode untuk melegitimasi kredensial sayap kanan dari individu-individu ini untuk menenangkan ideolog sayap kanan rasis yang berniat memecah belah masyarakat kita," kata Taner.
"Penargetan FEMYSO tidak kurang dari kontribusi aktif terhadap menyusutnya ruang sipil serta serangan terhadap pembela hak asasi manusia," tambah pernyataan itu.
Awal tahun ini, menteri dalam negeri sayap kanan Prancis, Gerald Darmanin, mengumumkan di Twitter bahwa dia menentang penerbit Muslim karena diduga menjual buku-buku yang mempromosikan sejarah Islam tentang tokoh-tokoh kunci Muslim yang berjuang atas nama agama.
Pada Desember 2020, Menteri Dalam Negeri Prancis sayap kanan Gerald Darmanin membubarkan Collective Against Islamophobia in France (CCIF) dengan alasan bahwa pekerjaannya, memerangi Islamofobia yang meluas di negara itu, merupakan ancaman bagi negara.
Awal tahun ini, pemerintah Macron menekan komunitas Muslim untuk mengadopsi apa yang disebut "Piagam Imam". Dalam Pasal 9, piagam tersebut menyatakan bahwa "penolakan atas dugaan rasisme Negara akan dianggap sebagai tindakan fitnah. Dokumen tersebut melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa berbicara tentang rasisme negara "memperburuk kebencian anti-Muslim dan kebencian anti-Prancis.
Dokumen tersebut juga berusaha untuk melarang masjid terlibat dalam pidato politik tentang konflik asing. Diskusi tentang ketidakadilan politik di seluruh dunia, krisis kemanusiaan di Palestina atau Mali, tempat-tempat di mana Prancis menemukan dirinya dalam posisi yang tidak mendukung.
Hal itu dapat dianggap sebagai bentuk ekstremisme, atau lebih buruk lagi, separatisme. Selain itu, pidato di masjid yang bermusuhan dengan kebijakan luar negeri Prancis juga akan dilarang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika