REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Garuda Indonesia (Persero) menyampaikan adanya permintaan dari pihak DPR terkait tambahan sekitar 80 anggota parlemen untuk dapat berangkat haji tahun ini. Karenanya, manajemen Garuda pun tengah bernegoisasi dengan Arab Saudi agar diperbolehkan melakukan penerbangan haji pada 23 Juni 2023.
"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat (kursi), khususnya kelas bisnis sesuai harapan bapak dan ibu di DPR. Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada segera tambahan sekitar 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Dia menjelaskan, saat ini tim Garuda Indonesia sudah berada di Jeddah, Arab Saudi, untuk membicarakan peluang terbang pada 23 Juni 2023. "Laporan terakhir memang penerbangan haji (terakhir) di 22 Juni, tim kami di Jeddah sedang meminta izin untuk bisa terbang pada 23 Juni," kata dia.
Irfan menyampaikan, penerbangan tersebut diperuntukkan bagi puluhan anggota DPR untuk program ONH Plus. Irfan berharap laporan ini dapat menjadi gambaran bagi anggota DPR terkait situasi penerbangan haji pada saat-saat terakhir.
Irfan menyampaikan Garuda Indonesia memang mendapatkan kuota membawa 104 ribu calon jamaah haji untuk penerbangan reguler dan 8.000 calon jamaah haji untuk penerbangan tambahan.
Baca Juga: Cara Keren Petugas Menangani Jamaah Haji Sakit di Bandara Jeddah
Secara umum, ucap Irfan, pelayanan penerbangan haji berjalan lancar, meski menampik ada satu-dua kasus yang membuat penerbangan tertunda. Manajemen Garuda pun bergerak cepat dengan memberikan fasilitas bagi para calon jamaah haji yang terdampak akibat penundaan penerbangan.
"Memang ada satu-dua penerbangan yang bermasalah, khususnya di embarkasi Banjarmasin. Kami sudah minta maaf ke Kemenag. Kita terjun langsung memberikan fasilitas dengan menyediakan hotel buat mereka yang tertunda," kata Irfan.
Rata-rata jamaah telah mendaftar haji sejak 11 tahun silam...