REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya dorongan sejumlah pihak untuk mengelola haji secara bersama oleh negara-negara Islam, justru akan mengganggu kedaulatan Arab Saudi, kata Utusan Khusus Indonesia untuk Timur Tengah Alwi Shihab.
"Sebagamana Dubes Arab Saudi untuk Indonesia bilang, hal itu mengusik kedaulatan negara. Ini terkait masuknya orang luar dan soal kedaulatan apalagi jika ada orang ISIS yang masuk dan juga bergerak di sana," kata Alwi di Jakarta, Kamis (1/10).
Lebih dari itu, Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia ini mengatakan jika sudah menyangkut kedaulatan suatu negara akan menjadi sukar persoalannya.
Dia mengibaratkan perkara haji itu dengan Candi Borobudur. "Bagaimana jadinya jika pengelolaan Borobudur (milik penganut Budha) yang terletak di Indonesia, dikelola secara bersama-sama oleh negara lain. Apa reaksi kita sebagai orang Indonesia?," kata dia.
Alwi mengatakan, ada hak-hak prerogatif suatu negara untuk mengurusi hal-hal yang dianggap menjadi urusan internal negara. Menurut dia, Kerajaan Arab Saudi sejatinya akan lebih terbuka jika pihak luar memberi masukan-masukan soal penyelenggaraan haji yang baik.
Hal ini, ungkap Alwi Shihab, akan lebih diterima Saudi dibanding upaya untuk mendesak penerapan pengelolaan haji secara bersama dengan negara lain. "Apabila didekati secara santun, Saudi akan mengaku ada kekeliruan dalam pengelolaan haji dan memperbaikinya."
Soal keterlibatan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Alwi memandang organisasi ini juga sebagai pihak yang memberi masukan saja dan bukan mengambil alih pengelolaan haji di Tanah Suci.
"OKI boleh memberi masukan tapi pengelolaan tetap mereka (Saudi) karena orang dari luar masuk maka keamanan mereka juga terkendala. Tentu mereka tidak mau ada asing yang masuk," kata Alwi menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
