REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umroh Anggito Abimanyu mengatakan, DPR RI menentukan sendiri komposisi rombongan haji yang berangkat tahun ini.

"Mereka berangkat melalui jalur pengawasan dan pengendalian (wasdal). Jumlahnya sudah dirasionalisasi dari tahun lalu 200 orang (kini 105 orang, Red)," katanya.

"Namun, soal komposisinya kita serahkan kepada DPR."

Tahun ini, ada 105 anggota rombohan haji DPR RI yang berangkat ke Tanah Suci untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji.  Helombang pertama tiba awal Oktober sebanyak 50 orang. Dari jumlah ini, 16 anggota DPR sedangkan 36 orang lain berstatus sebagai pendamping, staf sekretariat, dan satu staf ahli.

Gelombang kedua dijadwalkan berangkat 8 Oktober sebanyak 55 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 16 orang yang berstatus anggota DPR RI.

Menurut Anggito, rombongan tersebut tidak menggunakan kuota jamaah, namun kuota dari fungsi Wasdal. Ia menilai kepergian rombongan haji dari DPR RI ini bagus.

"Tahun lalu mereka memberi feedback yang bagus," katanya. Sementara keikutsertaan anggota DPR RI di luar Komisi 8 yang membidangi haji, dinilai masih wajar. Pasalnya, pelaksanaan ibadah haji juga melibatkan beberapa bidang lain seperti kesehatan dan transportasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika