Oleh: Zaky Al Hamzah
REPUBLIKA.CO.ID, MADINAH -- Sebanyak 15 anggota DPR dari Komisi VIII, IX, dan Komisi V memantau penyelenggaraan haji di Tanah Suci. Wakil rakyat ini menyoroti penempatan 17 ribu jamaah haji Indonesia di pemondokan diluar wilayah Markaziyah, Madinah. Mereka menekankan agar ribuan jamaah haji pada gelombang dua ditempatkan di pemondokan di wilayah Markaziyah dan tidak mengalami nasib sama dengan 17 ribu jamaah haji tersebut.
"Persoalan yang ada agar bisa diatasi sehingga nanti pelayanan kepada jamaah haji gelombang dua tidak terjadi lagi. Misalnya banyak sekali jamaah haji yang ditempatkan di pemondokan di luar Markaziyah," kata Ketua Komisi VIII DPR yang memimpin rombongan, Ida Fauziah, dalam konferensi pers di Kantor Misi Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, Ahad (21/9) siang waktu arab saudi (WAS). Jumpa pers yang dihadiri Media Center Haji (MCH) Madinah tersebut digelar seusai anggota DPR melakukan rapat koordinasi dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Madinah.
Jarak pemondokan di luar wilayah Markaziyah dengan Masjid Nabawi sekitar satu kilometer (km) hingga dua km. Padahal, jarak terjauh pemondokan di wilayah Markaziyah adalah 650 meter, sehingga memudahkan jamaah haji beribadah Shalat Arbain (shalat 40 waktu) dalam delapan-sembilan hari. Menurut Ida, akibat penempatan jamaah haji di pemondokan luar wilayah Markaziyah berimbas pada pelayanan katering. Kondisi itu berimbas pada kesehatan jamaah haji. Sehingga, apakah ada kaitan atau tidak, sejumlah jamaah haji banyak yang wafat di Madinah.
Meski demikian, DPR mengapresiasi langkah cepat PPIH Daker Madinah yang menambah jumlah angkutan bus dari pemondokan di luar wilayah Markaziyah ke dan dari Masjid Nabawi. “Kita berterima kasih ada layanan transportasi, bus Shalawat atau bus Taraddudi dari pemondokan ke Masjid Nabawi. Terima kasih ada antisipasi seperti itu, itu yang kita harapkan dan berharap tidak terjadi lagi pada gelombang kedua. Antisipasi-antisipasi bagaimana memastikan jamaah haji sebelum mereka masuk pada gelombang kedua mendapatkan tempat (pemondokan) di (dalam area) Markaziyah,” terang Ida.
Kendati PPIH Daker Madinah sudah menyediakan tambahan bus untuk mengantarkan belasan ribu jamaah dari pemondokan diluar wilayah Markazziyah ke dan dari Masjid Nabawi, namun solusi tersebut dinilai wakil rakyat hanya bersifat sementara. DPR meminta jaminan agar pelayanan jamaah haji gelombang dua harus dipastikan mendapatkan pelayanan pemondokan di dalam wilayah Markaziyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika