Selasa 30 Sep 2014 11:11 WIB

Layanan Haji Buruk, Pemerintah Indonesia Merasa Disepelekan

Rep: C 78/ Red: Indah Wulandari
Irjen Kemenag yang juga mantan wakil ketua KPK M Jasin mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Irjen Kemenag yang juga mantan wakil ketua KPK M Jasin mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Kerjasama pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun dengan pihak pengelola haji di Arab Saudi tak pernah mulus. Selalu ada praktik wanprestasi dari pihak Saudi yang berulang setiap tahunnya.

“Mereka menganggap jamaah Indonesia akan menerima saja kalau dilayani dengan jelek sekalipun,” kata Inspektur Jenderal M Jasin melalui pesan BlackBerry Messenger, Selasa (30/9).

Kerja sama yang selalu bermasalah tersebut, seperti  penyediaan pemondokan, transportasi, pelayanan catering, maupun kerja sama dalam pelayanan jamaah lainnya. Buruknya pelayanan juga terjadi sejak jamaah calon haji  tiba bandara.

Tak berhenti di sektor itu saja, pelayanan lainnya seperti transportasi dan penyediaan prasarana di Armina juga menyalahi kontrak kerja.

“Mereka mengganggap jamaah hajilah yang butuh,” ujar Jasin.

Mantan Wakil Ketua KPK ini menilai, kasus wanprestasi dianggap lumrah oleh pemerintah Arab Saudi. Lantaran mereka tidak berhasrat melakukan layanan prima terhadap jamaah haji.

“Namun, bila ada tuntutan hukum dari pemerintah Indonesia, maka pihak Arab yang selalu dimenangkan di pengadilan,” cetus Jasin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement