REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Assosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji Republik Indonesia (Amphuri) merasa keberatan atas pernyataan Menteri Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdijatno terkait modus baru untuk perekrutan ISIS dengan memanfaatkan jasa perjalanan wisata. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Amphuri Rinto Rahardjo.

Ia mengatakan, Menteri Tedjo harus merinci kembali ucapannya agar tidak banyak pihak yang salah paham. Jika yang dimaksud yakni menuduh biro perjalanan berperan maka hal tersebut merupakan fitnah.

"Calon jamaah yang melakukan perjalanan menuju Saudi Arabia, Turki, Mesir dan negara timur tengah lainnya hanya untuk melakukan ibadah umrah. Bukan untuk tujuan lain seperti menjadi tenaga kerja apalagi anggota ISIS," kata Rinto Rahardjo kepada ROL, Rabu (4/3).

Pihak travel, kata dia,  juga melakukan seleksi sebelum perjalanan dilakukan. Passport jamaah pun akan ditahan oleh pihak penyelenggara agar tidak ada jamaah yang memisahkan diri dari rombongan.

Menurutnya, jika memang ada pihak yang melakukan perjalanan untuk menjadi anggota ISIS tentu pihak travel tidak akan mengizinkan untuk memberangkatkan. Ini dikarenakan, pihak travel Haji dan Umrah menentang ISIS.

"Sangat amat keberatan dengan pernyataan tersebut. Orang mau ibadah ko mau jadi anggota ISIS. Nggak boleh ngomong gitu. Kalau dia menuduh biro perjalanan berperan itu fitnah namanya. Nggak benar itu. Menkopolhukam harus mikir lagi," ujar.

Ia menambahkan, pernyataan Menteri Tedjo akan menggangu pihak penyelenggara perjalanan umrah dan Haji. Pihak Penyelenggara akan merasa dirugikan karena ucapan tersebut. "Pasti mengganggu penyelenggara. Kita jadi kesel kan diomingin kaia gitu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika