REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kasus 49 orang jamaah umrah Travel Jaya Mandiri Bersama Indonesia (JMBI) yang disandera oleh pihak hotel di Jeddah ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama.
“Kami mencari dan menemukan pihak travel itu, kami memintanya untuk segera selesaikan urusan tanggungan dia dengan pihak-pihak di Saudi,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Djamil, Rabu (20/5).
Hal pertama yang diprioritaskan Djamil adalah keberadaan para jamaah umrah itu terlebih dahulu. Jadi, Dirjen PHU itu meminta pihak travel untuk segera bertindak menyelesaikan masalahnya dengan pihak hotel Jeddah. Setelah itu, Djamil baru akan menindaklanjuti pelanggaran yang telah dibuat oleh pihak travel.
Djamil mengatakan jika pihak travel menyatakan akan segera menyelesaikan masalahnya. Kemenag pun sudah berkoordinasi dengan otorita Kemenag di Jeddah untuk terus memonitor ke manapun pihak travel itu pergi, dan memastikan pihak travel benar-benar menyelesaikan masalahnya.
“Ketentuan mengenai tindakan travel ini tidak akan berhenti, akan terus saya lakukan dengan ritme yang ada,” ujarnya.
Menurut Djamil, ini sudah termasuk kategori pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan travel dalam melayani jamaah haji dan umrah. Ia juga sudah menyiapkan instrumen pemberian sanksi.
Pihaknya akan menelusuri travel JMBI ini termasuk travel yang sudah mengantongi izin beroperasi atau belum, setelah itu segera diproses sanksi seperti apa yang akan diterima JMBI.
“Jika ditemukan indikasi dia tidak berizin, akan saya laporkan pada pihak kepolisian. Jika memiliki izin, maka saya yang akan menindak langsung,” ujar Djamil.
Djamil mengatakan dengan tegas dan tidak main-main dengan sanksi yang sudah disipakannya atas tindakan pihak travel yang tidak bertanggung jawab tersebut. Menurutnya, hal ini bukan kejadian pertama, sehingga Kemenag berharap tidak akan ada lagi yang bertindak main-main pada para jamaah ini.
“Tunggu saja, nanti akan saya kabarkan travel mana saja yang saya bekukan atau saya cabut izin kerjanya,” kata Djamil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika