REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Anggota Komisi VIII DPR RI Abdulah Fikri Faqih buka-bukaan terkait proses penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2015 yang ini turun hingga 502 dolar AS.
“Penentuan besaran BPIH ini harus dilakukan melalui 17 kali rapat. Bahkan proses pembahasannya harus dilakukan hingga dini hari,” ujarnya di Semarang, Senin (1/6).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, awalnya, Kementerian Agama (Kemenag) hanya sanggup menurunkan biaya haji dari semula 3.219 dolar AS menjadi hanya 3.193 dolar AS atau hanya turun 26 dolar AS per jamaah.
Dalam beberapa kali rapat, Panitia Kerja (Panja) meminta efisiensi dapat dilakukan lebih dari 26 dolar AS. Namun pembahasan ini cukup alot hingga DPR RI minta bedah dan sisir satu persatu komponen biaya haji ini.
Panitia Kerja (Panja) biaya haji di Komisi VIII kemudian membuat dokumen rasionalisasi, yang antara lain untuk membandingkan biaya haji versi Kemenag dan realitas dalam survei lapangan.
Pihak Kemenag pun bergeming dengan mengajukan dokumen awal efisiensi hanya 26 dolar AS. “Padahal masih terdapat peluang efisiensi dari beberapa komponen biaya haji, misalnya saja dari sektor pemondokan,” jelasnya.
Terkait hal ini, Panja komisi VIII menilai pemondokan cukup lima titik saja. Asumsinya, semakin banyak titik pemondokan bakal semakin rumit mengatur transportasi dan distribusi katering. Artinya semakin mahal.
Namun konsentrasi pemondokan jamaah, menurut Kemenag, minimal ada tujuh titik, dari sebelumnya belasan titik. Proses ini akhirnya menyepakati ada enam titik pemondokan bagi jamaah haji Indonesia.
Panja Komisi VIII, masih jelasnya, juga berhasil menemukan formula yang signifikan dalam menurunkan komponen biaya haji. Yakni dengan menekan sewa pondokan.
Sesuai harga negosiasi di lapangan, biaya sewa pondokan di Mekkah menjadi hampir setengahnya yakni hanya 4.500 riyal per jamaah, dari sebelumnya mencapai 7.000 riyal per jamaah.
Sedangkan pondokan di Madinah turun menjadi 675 riyal, dari sebelumnya 822 riyal. Komponen biaya lain yang paling besar dalam menentukan biaya haji adalah tiket pesawat pulang-pergi.
Baru kali ini di ruang rapat Komisi VIII, pihak maskapai Garuda bersedia menurunkan harga tiketnya dari 2.180 dolar AS menjadi 2.160 dolar AS. Sehingga didapatkan selisih yang cukup lumayan.
Namun, Fikri menegaskan, perjuangan Panja Komisi VIII DPR RI belum usai selesai. “Kita masih harus melakukan pengawasan pelaksanaan haji 2015 yang selalu menyisakan persoalan rutin,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika