REPUBLIKA.CO.ID,JEDDAH -- Pemerintah dan DPR ternyata terlambat membuat kesepakatan untuk meningkatkan layanan (upgrading) bus transportasi haji. Akibatnya, jamaah haji Indonesia harus ikhlas menerima ratusan bus usang untuk mengangkut jamaah dari Madinah ke Makkah dan sebaliknya.
Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochammad Jasin mengatakan, sejak awal perencanaan operasional penyelenggaraan haji, tim Inspektorat Jenderal Kemenag telah bekerja dengan melakukan kunjungan langsung ke seluruh stasiun (pool) bus di Arab Saudi.
Tim Itjen memantau dan memeriksa secara seksama semua perusahaan bus yang kini disewa pemerintah untuk melayani transportasi haji Tanah Air, termasuk Abu Sarhad.
“Di Abu Sarhad itu ada 100 bus baru baru tahun 2015 yang rencananya juga bisa dipakai. Jadi, kita tidak membayangkan akan memakai yang jelek,” kata Jasin saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Azis, Jeddah, Arab Saudi, awal pekan lalu.
Jasin menanggapi kritik dari Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang menyatakan, pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi tentang bus transportasi jamaah haji.
Padahal, rekomendasi tersebut sudah diserahkan KPHI kepada Presiden Joko Widodo yang ditembuskan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin jauh sebelum penyelenggaraan ibadah haji dimulai.
Menurut Jasin, sebelum KPHI memberikan rekomendasi pada Juni 2015, pemerintah sudah lebih dulu mendeteksi potensi masalah bus.
Namun, dalam variabel penghitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), anggaran transportasi dialokasikan hanya 50 riyal Arab Saudi (SAR) atau sekitar Rp 193 ribu per jamaah. Padahal, untuk mendapatkan bus yang upgrade, harga sewanya kurang lebih 72 SAR atau Rp 277 ribu.
Kerisauan akan tidak tersedianya bus upgrade untuk jamaah haji segera dilaporkan Jasin ke Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ternyata, berdasarkan masukan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Abdul Djamil, Menag juga sudah mengkhawatirkan hal yang sama.
Akhirnya, Jasin melanjutkan, Menag dengan cepat mengajukan anggaran cadangan (shipguarding) Rp 100 miliar ke DPR. Selain untuk upgrading bus sebesar Rp 22 miliar, anggaran shipguarding juga dialokasikan untuk akomodasi lainnya, seperti pemondokan dan katering.
“(Setelah anggaran disetujui) Sudah terlambat waktunya karena bus-bus yang bagus sudah terlanjur dikontrak oleh negara-negara lain. Kita terlambat sedikit, ya seperti inilah risikonya,” kata Jasin.
Tak ayal, Jasin, Menag, dan Abdul Djamil serta beberapa pejabat Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi melakukan pendekatan kepada Kementerian Haji Arab Haji. Namun, Pemerintah Arab Saudi tetap menyerahkan masalah penyediaan bus kepada naqabah lissayyarat, lembaga yang dibentuk untuk melayani transportasi haji.
“Naqabah bilang, bus-busnya sudah tersewa oleh negara lain. Jadi untuk bus upgradesebenarnya duitnya ada, tapi sudah terlambat sewanya. In karena baru ada kesepakatan upgrade sudah terakhir,” kata Jasin.
Selama pengangkutan jamaah haji dari Madinah ke Makkah, belasan bus mengalami mogok di tengah jalan. Beberapa di antaranya juga tidak mampu menampung barang bawaan jamaah haji, sehingga PPIH Arab Saudi harus mengadakan truk tambahan untuk membawa barang-barang tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika