REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama diminta berkonsentrasi urusi moral bangsa dan keterpurukan umat. Sebelumnya, kemenag mewacanakan akan mengurusi penyelenggaraan umrah.

"Jangan latah, menyelesaikan haji saja belum benar secara sempurna. Walaupun dalam undang-undang memang haji dan umrah merupakan tanggung jawab pemerintah, ada Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah. Tapi menurut saya bukan berarti umrah ini dilaksanakan pemerintah," kata Ketua Rabithah Haji Indonesia, Ade Mafruddin, Ahad (18/10).

Dia menjelaskan, Kemenag masih memiliki beberapa catatan yang harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum merambah dalam mengurusi penyelenggaraan umrah. Menurutnya, mengurusi haji dan umrah tidak hanya sekadar memberangkatkan orang untuk berhaji dan umrah.

Di luar itu, tugas Kemenag sudah terlalu besar, terlalu banyak persoalan moral bangsa dan persoalan keterpurukan akhlak umat. Karena itu, jangan dibebani lagi dengan tugas-tugas yang sudah dikerjakan travel umrah.  "Lebih baik dikaji ulang, dipikirkan kembali, mari konsentrasi untuk semenpurnakan penyelenggaraan haji saja," ucapnya.

Baginya tidak masalah jika semua pelayanan ibadah haji sudah optimal, mulai dari katering, transportasi udara dan darat, pelayanan di Makkah, Mina dan Arafah. Kekurangan penyelenggaraan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji selama ini yaitu pada aspek pembinaan.

Baik pembinaan bagi petugas haji maupun jamaahnya. Petugasnya perlu disertifikasi sebagai pelayan jamaah. Jamaah juga perlu ditingkatkan kemampuan manasiknya.

Pengetahuan-pengetahuan itu adalah bagian dari istitho'ah ilmu pengetahuannya, yaitu istitho'ah manasik hajinya. Dia menganggap istitho'ah tidak hanya biaya, keamanannya dan kesehatannya saja. Tapi justru pembinaan dari ruh ibadahnya terabaikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika