REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Kalangan legislator di DPRD Maluku Utara (Malut) meminta Pemprov Malut lebih selektif dalam memilih anggota Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) pada musim haji tahun depan. Legislator Partai Golkar di DPRD Malut Edi Langkara mengatakan perekrutan anggota PPIHD harus didasarkan pada kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota PPIHD. "Terutama yang akan mendampingi calon jamaah haji ke Tanah Suci, jangan hanya didasarkan pada faktor kedekatan," kata Edi, di Ternate, Selasa (20/10).
Berbagai permasalahan yang terjadi pada musim haji tahun 2015 ini, yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab anggota PPIHD, seperti adanya seorang jamaah haji Malut di Tanah Suci yang meninggal di rumah sakit di Makkah dan tidak diketahui oleh anggota PPIHD Malut harus menjadi pelajaran bagi Pemprov Malut dalam memilih anggota PPIHD. Ia mengatakan, anggota PPIHD, khususnya yang akan dikirim mendampingin calon jamaah haji ke Tanah Suci selain dinilai memiliki kemampuan, juga sebaiknya diprioritaskan kepada mereka yang pernah menunaikan ibadah haji. Sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama berada di Tanah Suci.
Selain itu, kalau anggota PPIHD yan dikirim tersebut telah menunaikan ibadah haji maka yang bersangkutan saat berada di Tanah Suci bisa lebih memprioritaskan untuk membantu para calon jamaah haji dalam melaksanakan berbagai ibadah.
Jika anggota PPIHD yang dikirim belum pernah menunaikan ibadah haji, ia mengatakan, ketika ia berada di Tanah Suci, yang diutamakannya adalah melaksanakan semua ibadah yang terkait dengan rukun dan wajib haji. "Sehingga akan menyampingkan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota PPIHD," katanya.
Hal lain yang juga harus menjadi perhatian Pemprov Malut dan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan adalah perlunya penangganan kesehatan bagi para jamaah calon haji jauh sebelum mereka diberangkatkan. Mengingat calon haji Malut umumnya sudah lanjut usia.
"Untuk perhatian Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan haji tahun 2015 ini saya nilai cukup bagus, seperti adanya talangan untuk biaya embarkasi haji melalui APBD, sehingga calon jamaah haji tidak perlu lagi membayar biaya embarkasi haji," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika