REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Lembaga Hajj and Umrah Watch (HUW) mengusulkan kepada Kementerian Agama untuk meniadakan rombongan amirul hajj.

Menurut Ketua Umum HUW Mahfudz Djaelani, keberadaan rombongan tersebut hanya akan membebani anggaran haji. Di samping itu, perekrutannya tidak terlepas dari kepentingan politik diaktifkan kembali pada masa menteri agama Suryadharma Ali. Fungsi mereka pun terbukti tak cukup efektif.

Berangkat pada akhir gelombang pemberangakatan jamaah dan pulang ke Tanah Air bersamaan dengan pemulangan jamaah. “Mestinya mereka berangkat awal dan pulang akhir pemulangan,” tuturnya dalam keterangan persnya kepada Republika di Jakarta, Rabu (4/11).

HUW tak hanya menyoroti rombongan Amirul Hajj. Sebagai bahan evaluasi haji tahun ini, ungkap Mahfudz ia menyarankan Kemenag menyiapkan langkah-langkah antisipatif meminimalisir insiden yang tak diinginkan. Seperti peristiwa Mina. Pengaturan jadwal lempar jumrah saja tidak cukup, dibutuhkan komitmen kuat berbagai pihak.  

Mahfudz juga mengimbau Kemenag bersama Kementerian Kesehatan  melakukan pendataan akurat calon jamaah haji risiko tinggi. Data ini penting sebagai acuan pendampingan kesehatan intensif bagi para petugas kesehatan haji. Imbauan ini menyusul beredarnya kabar tak sedikit jamaah risti yang lolos.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika