IHRAM.CO.ID,  JAKARTA -- Pengelolaan dana haji harus dilakukan secara transparan. Ini bertujuan untuk meminimalkan penyimpangan dan sekaligus bisa meningkatkan manfaat lebih besar bagi jamaah haji.

Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengatakan, ‎pengelolaan dana haji harus transparan karena potensi keuangan jamaah haji Indonesia itu amat besar. "Potensi yang besar itu, seharusnya bisa dimanfaatkan bagi jemaah haji sendiri dan mampu meningkatkan segala fasilitas jamaah haji," kata Iskan, Selasa (21/3) malam.

Menurut Iskan, seringkali potensi besar keuangan haji tidak berbanding lurus dengan nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah haji. Hal itu dicontohkan saat adanya jamaah haji yang telah lama mendaftar, namun tidak sama nilai manfaat (margin) dari keuntungan pengelolaan biaya haji.

Anehnya lagi, kata dia, makin lama jamaah mendaftar, namun tidak sama nilai manfaat atau margin dari keuntungan pengelolaan haji. "Seperti ada 80 jamaah yang berangkat di 2004, sesudah menyetor dana Rp 20 juta, bagi hasilnya selama 13 tahun sebesar Rp 24,7 juta dan disubsidi jamaah yang akan datang cuma Rp 2,38 juta,” kata dia.

Sebaliknya, ada 78 jamaah yang mendaftar pada 2014, kemudian menyetor dana sebesar Rp 20 juta dan akan berangkat di 2017. Ternyata, bagi hasilnya hanya Rp 5,1 juta dan disubsidi jamaah yang akan datang sebesar Rp 22,06 juta.

“Dengan adanya keanehan dalam rekapitulasi nominasi keberangkatan jamaah haji itu, maka perlu adanya perbaikan pengelolaan dana haji ke depan,“ ujar wakil rakyat PKS dari daerah pemilihan Sumatra Utara II ini.

Menurut Iskan, penyebab terjadinya hal tersebut lantaran belum optimalnya hasil manfaat pengelolaan haji yang selama ini hanya 8 persen per tahun dan tidak ada nilai yang lain. Padahal, dananya bisa berjangka panjang.

"Mudah-mudahan dengan akan adanya Badan Pengelola Keuangan Haji, ke depannya, pemerintah bisa lebih mengoptimalkan dana haji dan tidak terpakai lagi dana indirect cost yang akan mengurangi peluang keuntungan jamaah haji berikutnya,” kata alumnus Universitas Al Azhar, Mesir, ini. Dengan adanya pengelolaan dana yang transparan, maka masyarakat juga akan meyakini uang mereka aman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika