IHRAM.CO.ID, KUPANG -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur (NTT) Sarman Marselinus mengatakan sesuai arahan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1437H/2017 M diperkirakan akan mulai dilaksanakan pada awal April 2017. "Tanggal kepastian pelunasan BPIH ini tergantung pada penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPIH untuk kemudian dilakukan pelunasan," katanya di Kupang, Selasa (28/3).
Jadi tahapannya adalah setelah persetujuan bersama antara Pemerintah dengan Komisi VIII DPR RI terkait besaran BPIH, selanjutnya Menag mengajukan hasil kesepakatan itu kepada Presiden untuk diterbitkan Kepres dan dimulainya pelunasan. "Keluarnya Keppres menandai dimulainya pelunasan BPIH oleh calon jamaah yang ditetapkan berangkat pada tahun ini. Kami perkirakan sudah akan kita buka pada awal April selama satu bulan ke depan," katanya.
Jika Keppres BPIH diterbitkan pada awal April mendatang, maka itu jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pada 2016, Keppres BPIH ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Mei 2016.
Setelah melalui serangkaian pembahasan selama beberapa bulan, Kemenag bersama Komisi VIII DPR bersepakat bahwa BPIH tahun 2017 dengan rata-rata sebesar Rp 34.890.312. Oleh karena pada saat mendaftar calon jamaah sudah menyetorkan anggaran senilai Rp 25 juta, maka pada tahap pelunasan mereka tinggal membayarkan sisanya, yaitu Rp 9.890.312.
"Seperti tahun lalu, kalau pelunasan akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama diperuntukkan bagi calon jamaah haji yang sudah ditetapkan untuk berangkat pada tahun ini," katanya.
Jika pada saat pelunasan tahap pertama masih ada sisa kuota, maka akan diprioritaskan bagi calon jamaah haji lansia yang berusia 75 tahun ke atas. "Lansia diprioritaskan pada tahap kedua pelunasan. Ketika pada tahap pertama ada yang membatalkan dengan berbagai alasan, maka kursi kosong yang ada kami prioritaskan untuk mereka yang berusia 75 tahun ke atas, kategori lansia," kata dia mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika