IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) akan mengumpulkan dan berembuk dengan sejumlah Asoasiasi Haji dan Umrah untuk menetapkan harga referensi. Sehingga, ke depannya tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti Firsrt Travel (FT) yang dapat merugikan banyak calon jamaah umrah dan haji.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Muhajirin Yanis mengatakan, agar tidak terjadi kasus dugaan penipuan lagi pihaknya memang masih melakukan pembenahan di bidang regulasi. Misalnya, terkait masalah yang menjadi tuntutan masyarakat selama ini yakni supaya Kemenag menetapkam harga standar minimal umrah.
"Kita terus berkoordinasi dan mungkin Minggu depan atau dua minggu ke depan ini kita kembali akan mengumpulkan seluruh asosiasi," ujarnya saat ditemui Republika.co.id usai mengikuti kegiatan Aksi Peduli yang diselenggarakan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) di Car Free Day (CFD) Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Ahad (8/10).
Menurut dia, sejak 2016 lalu, harga standar minimal tersebut sudah dikaji oleh Kemenag bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun, kata dia, pihaknya masih belum dipernankan untuk menetapkan harga standar itu, tetapi diminta untuk menetapkan harga referensi.
"Jadi, harga referensi yang akan kita tetapkan itu bukan harga minimal tetapi harga yang sesuai dengan standar layanan yang akan diberikan. Saat ini kita sedang merampungkan itu," ucapnya.
Dia menambahkan, untuk menetapkan harga referensi tersebut pihaknya masih membutuhkan kehadiran dari asosiasi, pemerhati, pakar dan beberapa unit terkait. Ia pun berharap, ke depannya dapat terbangun tata kelola umrah yang lebih baik.
"Kita berharap dengan harga referensi ini, maka insya Allah apa yang dikhawatirkan tentu tidak ada lagi yang menjual dengan harga yang tidak rasional," kata Muhajirin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
