IHRAM.CO.ID, JEDDAH -- Muslim di Thailand akan dapat menggunakan aplikasi ponsel untuk mendaftar haji pada 2019. Inovasi teknologi ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Provinsi di Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris Jenderal Komite Promosi Urusan Haji Thailand, Arthit Boonyasopha kepada Saudi Gazette, Rabu (5/7).
Ia menyampaikan aplikasi ponsel tersebut akan diluncurkan tahun ini untuk kenyamanan mereka yang ingin melakukan haji tahun depan. Saat ini, Muslim Thailand masih mendaftar haji pada perusahaan operator haji atau dengan mengunjungi kantor distrik di daerah mereka.
Aplikasi seluler baru ini akan menjadi sarana ketiga yang memudahkan pendaftaran haji. Arthit mengatakan ini adalah salah satu langkah pertama yang harus diambil oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mempermudah Muslim Thailand melakukan haji.
Pada 2016 pemerintah Thailand mengubah Undang-undang Promosi Urusan Haji tahun 1981 yang mengalihkan tanggung jawab untuk urusan haji dari Kementerian Kebudayaan ke Kementerian Dalam Negeri. Direktur Jenderal membuat pernyataan ini selama wawancara dengan Saudi Gazette di Bangkok.
"Kementerian Dalam Negeri memiliki kehadiran dan mekanisme domestik yang kuat di setiap tingkat negara. Ada pejabat kementerian di setiap provinsi, distrik, kecamatan dan desa di Thailand. Ini memungkinkan kementerian untuk memfasilitasi prosedur bagi Muslim Thailand, yang sebagian besar tinggal di bagian selatan untuk melakukan haji," kata dia.
Sebagai hasil dari transfer, haji tahun ini adalah yang pertama sepenuhnya diawasi Kementerian Dalam Negeri Thailand. Mereka mengambil alih dari Kementerian Kebudayaan pada pertengahan tahun lalu. Kementerian Dalam Negeri telah memantau nama dan lokasi setiap orang yang telah mendaftar haji.
Kementerian kemudian meneruskan informasi ini kepada petugas distrik yang relevan. Petugas medis distrik memberikan informasi kesehatan kepada setiap orang yang terdaftar di distriknya baik secara individu atau dalam kelompok. Dia kemudian merujuk mereka yang mungkin memiliki masalah kesehatan kepada dokter untuk menentukan apakah mereka mampu melakukan haji secara fisik.
Pendaftar juga diberi orientasi mengenai kemungkinan masalah kesehatan yang mungkin timbul saat melakukan haji. Mereka pun menghadiri orientasi, yang mencakup pemberian informasi tentang budaya dan administrasi, serta bimbingan dari ulama tentang bagaimana melakukan haji.
Arthit mengatakan semua informasi tentang jamaah masuk dalam komputer kementerian. Sehingga informasi mereka dapat dipantau seperti di perusahaan operator haji mana mereka terdaftar, apakah mereka sudah memeriksakan diri pada petugas medis atau dokter distrik, telah menghadiri orientasi atau belum hingga telah memiliki disertifikasi secara fisik mampu melakukan haji atau belum.
Dia menambahkan pekerjaan lain dari Kementerian Dalam Negeri adalah mengawasi hampir 100 perusahaan operator haji. Dia mengatakan ada kebutuhan untuk menentukan apakah mereka mengikuti peraturan atau tidak
"Dan jika perlu untuk menangguhkan atau membatalkan lisensi dari siapa pun yang ditemukan bersalah atas pelanggaran," katanya.
Arthit juga mengungkap fakta lain terkait jamaah haji Thailand. Selama beberapa tahun terakhir, ada penurunan harga karet di seluruh dunia yang merupakan salah satu produk utama petani di Thailand selatan. Ditambah dengan fakta 70 persen dari jamaah Thailand berasal dari daerah penghasil karet ini.
Tidak mengherankan telah terjadi penurunan dalam jumlah jamaah Thailand. Direktur Jenderal mengatakan tahun ini 7.704 Muslim Thailand akan melakukan haji, turun dari 8.831 orang yang melakukan perjalanan pada 2017.
Dia menambahkan di Arab Saudi akan ada sekitar 130 staf yang mewakili Kementerian Dalam Negeri Thailand, Kementerian Kesehatan dan lembaga lain. Banyak dari pejabat ini telah mengunjungi Makkah dan Madinah untuk membuat persiapan lebih awal
Arthit menyebutkan setiap tahun ada sekitar 200 Muslim di Thailand Selatan yang bisa berangkat haji dengan semua biaya dibayarkan pemerintah Thailand. Sebanyak 60 dari mereka dipilih oleh Komando Operasi Keamanan Internal dan 140 oleh Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan (SBPAC).
SBPAC membagi kuotanya pada beberapa elemen. Sebanyak 50 adalah pemimpin agama, 70 adalah anggota keluarga korban kekerasan regional dan 20 orang dipilih oleh petugas SBPAC.
Ada juga organisasi sektor swasta, seperti Bank Pertanian dan Koperasi Pertanian dan Krung Thai Bank, yang membayar biaya haji anggota staf Muslim mereka. Namun semua yang terpilih harus mengikuti prosedur pendaftaran yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
"Tujuan utama kami adalah membuat pendaftaran haji semudah mungkin dan memungkinkan jamaah beribadah nyaman dengan harga yang masuk akal. Dan kami akan melakukan semua yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir ini," kata dia.
Arthit menjamin kementeriannya akan menjaga hubungan dekat dan koordinasi dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Mereka akan bergantung pada dukungan dan bantuan baik yang berkelanjutan dari pejabat Konsulat Jenderal Thailand di Jeddah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika